Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kabupaten Merauke. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Merauke. Fokus utama arahan diarahkan pada klaster Jago Merah – Tanah Miring yang mencakup empat wilayah administratif, yakni Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Klaster ini menjadi perhatian khusus karena berdasarkan data geospasial, area tersebut menyumbang proporsi tertinggi titik panas dan luas kebakaran di Provinsi Papua Selatan.
Pemetaan Kerawanan Karhutla di Papua Selatan
Analisis data geospasial dari citra satelit Sentinel-2 dan MODIS menunjukkan kontribusi signifikan Kabupaten Merauke terhadap karhutla di Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan, Merauke menyumbang 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di tingkat provinsi. Hingga 29 Oktober 2026, tercatat total 502 hektare area kebakaran yang belum padam, dan hampir separuhnya atau sekitar 250 hektare berada di klaster Jago Merah – Tanah Miring. Klaster ini juga menyumbang 36 persen titik panas provinsi, yang mengindikasikan kebakaran lebih sulit dipadamkan dan memerlukan penanganan intensif. Data wilayah kritis tersebut menjadi dasar dalam prioritas penanganan karhutla di Papua Selatan.
- Kontribusi Merauke: 90% titik panas, 96% luas kebakaran, 97% area belum padam.
- Luas area kebakaran belum padam di Provinsi Papua Selatan: 502 hektare.
- Area kritis di klaster Jago Merah – Tanah Miring: 250 hektare (36% titik panas provinsi).
Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan tersebut, BNPB mendorong pemerintah daerah untuk mencegah praktik pembakaran lahan melalui pengawasan ketat dan sosialisasi. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko karhutla yang berulang setiap tahun di kawasan rawan.
Antisipasi Peralihan Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Selain karhutla, BNPB juga mengingatkan pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi potensi peralihan ancaman bencana hidrometeorologi basah. Berdasarkan informasi potensi ancaman periode 30 Oktober hingga 2 November 2026, sebanyak 46 dari 80 kecamatan di Papua Selatan berada dalam status waspada terhadap banjir atau tanah longsor. Kepala BNPB menekankan dua hal penting: pertama, lahan bekas terbakar yang kehilangan vegetasi menjadi rentan terhadap limpasan air; kedua, diperlukan kesiapan untuk mengalihkan sumber daya dari pemadaman karhutla ke penanganan bencana hidrometeorologi basah. Langkah antisipatif ini menjadi krusial dalam pemetaan kerawanan wilayah secara menyeluruh.
Kepala BNPB menegaskan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kebakaran lahan. Selain itu, kesiapsiagaan logistik dan personel harus terus ditingkatkan untuk menghadapi potensi peralihan bencana yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Papua Selatan dan Kabupaten Merauke perlu menyusun rencana kontijensi yang mengintegrasikan penanganan karhutla dengan antisipasi bencana hidrometeorologi. Pemetaan kerawanan yang akurat menjadi dasar dalam alokasi sumber daya dan penentuan prioritas wilayah. Koordinasi lintas sektor yang solid, termasuk melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kehutanan, dan instansi terkait, akan mempercepat respons dan meningkatkan efektivitas penanggulangan. Langkah strategis ini diharapkan mampu menekan risiko kebakaran lahan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
