Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tim mitigasi dan dua unit drone pemetaan udara ke kawasan pesisir selatan Jawa, membentang dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Langkah ini merupakan respons atas potensi gempa megathrust yang dapat memicu tsunami di pesisir selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tim yang diterjunkan bertugas memperbarui peta risiko bencana serta memverifikasi langsung kondisi jalur evakuasi dan kelayakan shelter di wilayah terdampak. Penggunaan drone pemetaan memungkinkan pengumpulan data topografi secara cepat dan akurat, terutama di area yang sulit dijangkau.
Pemetaan Risiko di Tiga Kecamatan Prioritas
BNPB menetapkan tiga kecamatan sebagai prioritas pemetaan risiko bencana tsunami di pesisir selatan Jawa. Ketiga kecamatan tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerentanan dan paparan risiko yang tinggi. Berikut adalah wilayah prioritas tersebut:
- Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
- Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
- Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
Data BNPB mencatat sebanyak 1.200 desa di pesisir selatan Jawa tergolong terpapar risiko tinggi terhadap bencana tsunami. Tim mitigasi akan memverifikasi jalur evakuasi, meliputi lebar jalan, aksesibilitas, dan rambu-rambu, serta mengevaluasi kelayakan shelter dari segi konstruksi dan kapasitas tampung. Hasil pemetaan dijadwalkan selesai dan akan dibagikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota pada akhir November 2026. Data ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan rencana mitigasi jangka panjang dan kebijakan tata ruang berbasis kebencanaan.
Kesiapsiagaan Lintas Sektor Melibatkan TNI AL dan Pemerintah Daerah
Untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi tsunami, TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiagakan kapal patroli yang akan digunakan dalam simulasi tsunami serentak. Simulasi ini bertujuan menguji efektivitas jalur evakuasi dan respons lintas sektor di wilayah pesisir. Seluruh kepala daerah di pesisir selatan diminta memastikan sirine peringatan dini dan papan evakuasi berfungsi optimal. Masyarakat pesisir juga diajak berpartisipasi dalam latihan evakuasi mandiri serta mematuhi informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
BMKG secara berkelanjutan memonitor aktivitas seismik di zona megathrust dan memberikan peringatan dini yang dapat diakses oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Latihan evakuasi mandiri ini diharapkan menjadi budaya sadar bencana di kalangan masyarakat pesisir. Sinergi antara BNPB, TNI AL, dan BPBD menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas mitigasi bencana di wilayah selatan Jawa.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di pesisir selatan Jawa diharapkan memanfaatkan hasil pemetaan risiko ini untuk menyusun rencana kontingensi yang lebih terukur. Pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur peringatan dini dan jalur evakuasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur evakuasi harus menjadi program berkelanjutan agar kesiapsiagaan menghadapi potensi tsunami semakin matang. Dengan data pemetaan yang akurat, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan tata ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan secara lebih komprehensif.
