Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan total 51.057 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, melaporkan bahwa total lahan terbakar di keempat provinsi tersebut mencapai 359 hektare per Kamis, 29 Oktober 2026. Operasi pemadaman ini melibatkan sinergi antara personel gabungan TNI, Polri, relawan, dan instansi terkait. Pengerahan personel ini merupakan respons cepat terhadap peningkatan titik api yang terdeteksi di wilayah Sumatera dan Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir.
Rincian Pengerahan Personel dan Peralatan Pemadaman
Distribusi personel pemadaman karhutla terbagi sebagai berikut:
- Kalimantan Tengah: 16.387 personel
- Kalimantan Barat: 14.458 personel
- Sumatera Selatan: 12.285 personel
- Kalimantan Selatan: 7.927 personel
Seluruh personel dilengkapi dengan peralatan pemadaman seperti pompa jinjing, selang pemadam, nozzle, alat berat, dan drone untuk mendukung operasi darat. Selain itu, BNPB menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di keempat provinsi guna mengendalikan kebakaran dan mencegah perluasan titik api. Langkah ini menjadi bagian dari strategi terpadu penanganan karhutla di wilayah rawan, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat.
Data Luas Lahan Terbakar dan Strategi Penanganan
Luas lahan terbakar per provinsi menunjukkan variasi yang signifikan:
- Sumatera Selatan: 262 hektare (terluas)
- Kalimantan Selatan: 75 hektare
- Kalimantan Barat: 12 hektare
- Kalimantan Tengah: 10 hektare
BNPB mencatat bahwa Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan dampak terbesar, sehingga diperlukan pemadaman intensif. Strategi penanganan mencakup satuan tugas darat, dukungan operasi udara, dan upaya modifikasi cuaca untuk mempercepat pemadaman serta meminimalisir dampak kabut asap terhadap masyarakat. Pemantauan titik api terus dilakukan secara real-time untuk mengoptimalkan alokasi personel dan peralatan di lapangan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di empat provinsi prioritas perlu memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi antara BNPB, TNI, Polri, dan pemda dalam operasi pemadaman serta modifikasi cuaca harus terus ditingkatkan. Selain itu, langkah preventif seperti pengelolaan lahan basah, rehabilitasi lahan gambut, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan perlu dioptimalkan untuk mengurangi risiko kebakaran di masa mendatang. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun rencana kontinjensi karhutla yang terintegrasi dengan rencana induk penanggulangan bencana daerah.
