Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perluasan kekeringan meteorologis di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini mencakup 14 kabupaten/kota, meningkat dari 9 kabupaten pada awal bulan Oktober 2026. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari, mengungkapkan bahwa daerah paling terdampak meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Rote Ndao, dan Sabu Raijua. Kekeringan ini telah mengakibatkan krisis air bersih yang berdampak pada 52.000 jiwa dan 18.000 hektare lahan pertanian. Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 30 hari sejak 10 Oktober 2026, serta mengajukan permohonan bantuan air bersih ke BNPB dan pemerintah pusat.
Dampak Kekeringan terhadap Sektor Pertanian dan Ketersediaan Air
Kekeringan yang meluas di NTT memberikan tekanan signifikan pada sektor pertanian, khususnya di wilayah sentra produksi. Berdasarkan data BNPB, petani di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, mengalami gagal panen hingga 60% akibat kekurangan pasokan air irigasi. Wilayah lain yang mencatatkan kerusakan lahan pertanian meliputi:
- Kabupaten Timor Tengah Selatan: 4.200 hektare lahan jagung dan padi terdampak
- Kabupaten Belu: 3.800 hektare lahan kering dan palawija
- Kabupaten Rote Ndao: 2.500 hektare lahan kebun dan sawah tadah hujan
- Kabupaten Sabu Raijua: 1.700 hektare lahan perkebunan rakyat
Untuk mengatasi krisis air bersih, BNPB menerjunkan satu helikopter water bombing yang menyuplai air ke pulau-pulau kecil seperti Pulau Rote dan Pulau Sabu. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di NTT baru akan tiba pada akhir November 2026, sehingga pemerintah daerah diimbau mengoptimalkan pompa air tanah dan normalisasi embung sebagai langkah mitigasi jangka pendek.
Upaya Penanganan dan Langkah Strategis Pemda
Pemerintah Provinsi NTT bersama BNPB terus memperkuat respons darurat dengan mendistribusikan bantuan air bersih melalui mobil tangki dan kapal laut ke wilayah terisolir. Dalam siaran persnya, Bapak Abdul Muhari menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi air merata. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT menargetkan pembangunan lima desa mandiri air di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai pilot project ketahanan air jangka panjang. Langkah ini sejalan dengan rencana aksi daerah dalam menghadapi bencana kekeringan yang berulang setiap tahun. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air dan mewaspadai peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh kondisi kering.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah NTT disarankan untuk mempercepat realisasi program embung dan sumur resapan di seluruh kabupaten rawan kekeringan. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan zona rawan air bersih secara berkala dan penguatan sistem peringatan dini berbasis data BMKG. Dengan demikian, dampak kekeringan dapat diminimalkan dan ketahanan air di tingkat masyarakat dapat terbangun secara berkelanjutan.
