Jakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi merilis pemetaan tingkat kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2027. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap 514 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada, sebanyak 34 daerah masuk dalam kategori rawan tinggi konflik. Empat provinsi yang mendominasi daftar daerah rawan tinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, dan Maluku Utara. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan bahwa pemetaan ini menjadi dasar intervensi preventif guna menjaga stabilitas politik dan keamanan teritorial selama proses demokrasi berlangsung.
Indikator Kerawanan dan Sebaran Wilayah
Bawaslu menggunakan empat indikator utama dalam menentukan tingkat kerawanan daerah, yaitu riwayat konflik, netralitas aparatur sipil negara (ASN), potensi politik uang, dan kerawanan sosial. Data menunjukkan bahwa dari 514 kabupaten/kota, 34 daerah (6,6%) masuk kategori rawan tinggi, 120 daerah (23,3%) rawan sedang, dan sisanya rawan rendah. Beberapa daerah spesifik yang disebut memiliki potensi gesekan tinggi antara lain:
- Kabupaten Sampang (Jawa Timur) — polarisasi keagamaan dan kekerabatan masih menjadi faktor pemicu konflik.
- Kota Ternate (Maluku Utara) — dinamika politik lokal berbasis kekerabatan dan sentimen SARA.
- Beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan — riwayat konflik horizontal dan rendahnya netralitas ASN.
Lolly Suhenty menjelaskan bahwa pemetaan ini diperbarui secara berkala dengan melibatkan data dari TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi titik rawan sejak tahap pencalonan.
Strategi Pencegahan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
Bawaslu merancang intervensi khusus untuk 34 daerah rawan tinggi. Tim pengawasan khusus akan diterjunkan sejak tahap pencalonan, terutama pada momen penetapan calon dan kampanye yang menyumbang 70% konflik pilkada. Forum koordinasi dengan TNI-Polri telah digelar untuk menjaga stabilitas selama proses pemilihan. Di sisi lain, Bawaslu merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperketat verifikasi dukungan dan penanganan sengketa. Untuk pemerintah daerah, Bawaslu meminta agar anggaran pendidikan politik bagi warga segera disiapkan. Hal ini krusial untuk mencegah polarisasi yang dapat mengganggu roda pemerintahan daerah.
Catatan strategis: Pemerintah daerah di wilayah rawan tinggi perlu segera mengaktifkan forum komunikasi lintas sektor — melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat keamanan — guna meredam potensi gesekan sejak dini. Penguatan kapasitas ASN dalam menjaga netralitas juga menjadi prioritas agar Pilkada serentak 2027 berjalan kondusif. Tanpa langkah preventif yang terukur, kerawanan teritorial dapat menghambat pembangunan daerah dan mengancam stabilitas politik lokal.
