Pada 26 Oktober 2026, banjir akibat luapan Sungai Martapura dan curah hujan tinggi melanda lima kecamatan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 12.500 jiwa terpaksa mengungsi ke 15 lokasi pengungsian yang disediakan pemerintah kota. Status siaga darurat telah ditetapkan sejak 24 Oktober 2026, dengan ketinggian air berkisar 1,5 hingga 2 meter di sejumlah titik permukiman.
Kronologi dan Sebaran Wilayah Terdampak
Lima kecamatan yang terdampak paling parah adalah Kecamatan Banjar Utara, Banjar Selatan, Banjar Timur, Banjar Barat, dan Banjarmasin Tengah. Seluruh kecamatan tersebut berada di kawasan bantaran Sungai Martapura yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap luapan air, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Berdasarkan laporan BPBD, indikator kerawanan dalam kejadian ini dirinci sebagai berikut:
- Luapan Sungai Martapura yang dipicu oleh tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.
- Ketinggian genangan di permukiman warga mencapai 1,5 hingga 2 meter.
- Sebanyak 12.500 jiwa mengungsi ke 15 lokasi pengungsian di wilayah Kota Banjarmasin.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengerahkan bantuan logistik dan perahu karet untuk mendukung proses evakuasi.
Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Ahmad Sulaiman, menyatakan bahwa status siaga darurat yang diberlakukan sejak 24 Oktober 2026 bertujuan untuk mempercepat mobilisasi personel dan peralatan penanganan bencana di lima kecamatan tersebut.
Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Langkah Mitigasi
Kajian hidrometeorologi yang dilakukan pemerintah daerah menunjukkan bahwa potensi banjir masih tinggi dalam sepekan ke depan. Ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah Kalimantan Selatan tetap harus diwaspadai, terutama pada kecamatan-kecamatan yang berada di sepanjang bantaran Sungai Martapura.
Dalam konteks kerawanan wilayah, pemetaan daerah rawan banjir menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam merancang langkah mitigasi. Pemetaan ini mencakup identifikasi kawasan permukiman yang berada di sekitar bantaran sungai, analisis kapasitas drainase, serta penyusunan jalur evakuasi yang mudah diakses warga. BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan warga di daerah bantaran sungai, baik untuk menghadapi kemungkinan banjir susulan maupun untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Langkah mitigasi berbasis data ini diharapkan mampu mempercepat respons ketika banjir kembali terjadi.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana yang bersifat hidrometeorologi ini. Selain itu, ketersediaan lokasi pengungsian yang layak serta percepatan kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis tata ruang perlu menjadi prioritas guna menekan dampak kerawanan wilayah di masa mendatang. Peristiwa banjir ini menjadi pengingat bahwa bencana hidrometeorologi tidak hanya menjadi urusan petugas lapangan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat. Dengan kesiapsiagaan dan kebijakan yang tepat, risiko bencana dapat ditekan secara signifikan.
