Bencana banjir melanda 12 kecamatan di Provinsi Kalimantan Selatan sejak 14 Oktober 2026. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah itu menyebabkan sungai-sungai meluap dan merendam permukiman warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sedikitnya 5.000 jiwa terdampak, dengan tinggi muka air mencapai 3 meter di sejumlah titik. Kondisi ini menempatkan kawasan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru dalam status siaga bencana alam.
Dampak dan Sebaran Wilayah Terdampak Banjir
Berdasarkan pemantauan BPBD Kalsel, luapan sungai tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga memutus akses di beberapa ruas jalan. Sebaran wilayah terdampak meliputi 12 kecamatan yang tersebar di tiga daerah administratif, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru. Hingga laporan ini disusun, BPBD Kalsel mencatat sejumlah indikator kerusakan dan dampak sosial sebagai berikut:
- 1.200 jiwa mengungsi di 10 titik pengungsian yang telah didirikan;
- 800 unit rumah terendam air dengan tingkat kerusakan bervariasi;
- 150 hektare lahan sawah terancam gagal panen;
- 3 jembatan putus sehingga beberapa desa terisolasi.
Data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring proses pendataan di lapangan. Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah setempat menetapkan status tanggap darurat bencana alam selama 14 hari. Penetapan status tanggap darurat ini bertujuan mempercepat evakuasi dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tercukupi. Posko induk didirikan di Kota Banjarbaru sebagai pusat komando pengendalian operasi penanganan banjir. Langkah ini sekaligus menjadi dasar koordinasi bagi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan darurat, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi.
Koordinasi Penanganan Darurat dan Catatan Strategis
BPBD Kalimantan Selatan mengerahkan personel SAR gabungan dari TNI, Polri, dan relawan untuk melakukan evakuasi serta penyaluran logistik. Kepala BPBD Kalsel menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah penyelamatan warga di daerah rawan dan pendistribusian bantuan melalui posko induk. Tim gabungan juga diterjunkan ke lokasi terisolasi akibat putusnya jembatan agar tidak ada warga yang terlambat ditolong. Operasi darurat ini akan terus berlanjut hingga kondisi dinyatakan aman oleh petugas di lapangan.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan kerawanan wilayah sebagai dasar mitigasi bencana banjir berulang. Koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi penting ditingkatkan, termasuk sinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk peringatan dini. Selain itu, investasi pada infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul harus menjadi prioritas agar dampak bencana alam di Kalimantan Selatan dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan juga diharapkan memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas serta melakukan kajian risiko bencana secara berkala. Langkah ini akan membantu penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih responsif terhadap kondisi wilayah.
