Pangdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Andi Sukowati mengumumkan peningkatan patroli di perbatasan RI-Malaysia, Kalimantan Barat, pada Jumat (23/10/2026). Langkah ini diambil menyusul laporan intelijen mengenai peningkatan aktivitas penyelundupan senjata dan narkoba di Kecamatan Entikong. Peningkatan patroli dilakukan untuk memperketat pengawasan keamanan di salah satu titik rawan perbatasan negara.
Entikong merupakan kecamatan di Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Kawasan ini selama ini menjadi salah satu lokasi rawan perbatasan RI-Malaysia, baik dari sisi penyelundupan barang maupun mobilitas penduduk lintas negara. Kondisi ini menempatkan kerawanan teritorial di wilayah perbatasan sebagai perhatian serius bagi aparat keamanan dan pemerintah daerah.
Patroli Diperketat Melalui Pos Pengamanan Terpadu
Menindaklanjuti laporan intelijen tersebut, TNI bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Bea Cukai membentuk pos pengamanan terpadu di kawasan perbatasan. Pos ini menjadi pusat koordinasi pengawasan dan pengamanan lintas batas. Patroli gabungan dijalankan secara intensif untuk memutus jaringan penyelundupan senjata api dan narkoba yang diduga aktif melalui jalur tidak resmi.
- Penyekatan dan pengawasan ketat di jalur-jalur tikus sepanjang perbatasan RI-Malaysia;
- Patroli gabungan TNI, Polri, dan Bea Cukai secara terjadwal serta insidental berdasarkan informasi intelijen;
- Peningkatan pengumpulan informasi intelijen terkait pergerakan orang dan barang mencurigakan;
- Koordinasi operasional antara aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Brigjen TNI Andi Sukowati menegaskan bahwa stabilitas wilayah perbatasan RI-Malaysia merupakan prioritas nasional. Hal ini mengingat kerawanan konflik batas negara dapat berdampak luas terhadap keamanan teritorial dan kedaulatan negara. Pengetatan patroli diharapkan mampu menekan potensi gangguan keamanan yang bersumber dari aktivitas ilegal lintas negara.
Pemerintah Daerah Diminta Perkuat Data Kependudukan
Dalam kesempatan yang sama, Pangdam XII/Tanjungpura juga meminta Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memperkuat data kependudukan di wilayah perbatasan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah infiltrasi orang asing yang memanfaatkan celah perbatasan. Data kependudukan yang akurat menjadi dasar bagi aparat keamanan dalam mendeteksi penduduk tidak tetap atau warga negara asing yang masuk tanpa prosedur resmi.
Penguatan data kependudukan di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Sanggau dan Bengkayang memiliki sejumlah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga validasi data penduduk menjadi instrumen penting dalam pengamanan wilayah.
- Pemutakhiran data administrasi kependudukan di kecamatan-kecamatan perbatasan secara berkala;
- Peningkatan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan aparat keamanan;
- Pengawasan ketat terhadap kedatangan warga negara asing melalui Pos Lintas Batas Negara;
- Pelibatan pemerintah desa dalam pelaporan pergerakan penduduk yang tidak lazim.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di Kalimantan Barat perlu menjadikan keamanan dan ketertiban di perbatasan RI-Malaysia sebagai agenda bersama yang berkelanjutan. Kolaborasi antara TNI, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi keterlibatan warga dalam aktivitas ilegal. Dengan sinergi tersebut, kerawanan teritorial di kawasan perbatasan dapat ditekan secara efektif dan stabilitas wilayah tetap terjaga.
