Hasil analisis Lembaga Kajian Kebijakan Daerah periode 2024–2026 mengidentifikasi tren peningkatan konflik agraria di Provinsi Sumatera Selatan, dengan titik rawan utama berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin. Analisis yang dirilis pada awal triwulan kedua tahun ini mencatat bahwa eskalasi sengketa lahan antara masyarakat adat atau lokal dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan menjadi sumber utama ketegangan sosial. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat telah menerima laporan awal terkait unjuk rasa yang terjadi di ketiga wilayah tersebut, menandakan perlunya respons cepat dari pemerintah daerah. Analisis ini secara spesifik menyoroti bahwa konflik agraria di Sumatera Selatan telah mencapai level yang mengancam stabilitas daerah, memerlukan pemetaan kerawanan wilayah yang komprehensif.
Pemetaan Kerawanan Wilayah di Tiga Kabupaten
Pemetaan kerawanan yang dilakukan berdasarkan data sengketa lahan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa sebanyak 60% dari total konflik agraria yang tercatat masih belum terselesaikan secara tuntas di tingkat kabupaten. Hal ini berpotensi menjadi sumber instabilitas berkepanjangan yang mengancam stabilitas daerah. Rincian indikator kerawanan yang teridentifikasi meliputi:
- Kabupaten Musi Banyuasin: Sengketa batas wilayah antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 1.200 hektare, dengan status penyelesaian masih pada tahap mediasi awal.
- Kabupaten Ogan Komering Ilir: Tumpang tindih izin konsesi kehutanan dengan hak ulayat masyarakat adat di Kecamatan Sungai Menang, melibatkan dua perusahaan besar dan tiga kelompok adat.
- Kabupaten Banyuasin: Konflik akses lahan pertanian akibat perluasan perkebunan eukaliptus yang tidak disertai ganti rugi lahan garapan masyarakat lokal, telah memicu dua aksi demonstrasi dalam enam bulan terakhir.
Data tersebut menegaskan bahwa kerawanan wilayah di Sumatera Selatan tidak hanya bersumber dari aspek penguasaan lahan, tetapi juga dari lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat tapak. Pemerintah daerah diharapkan segera memetakan kembali titik-titik rawan guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Analisis ini juga menyoroti bahwa kompleksitas konflik agraria di Sumatera Selatan memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Faktor Pemicu dan Dampak terhadap Stabilitas Daerah
Analisis lebih lanjut mengungkapkan tiga faktor pemicu utama yang memperparah konflik agraria di Sumatera Selatan, yaitu tumpang tindih izin usaha, ketidakjelasan batas wilayah administratif, dan lemahnya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat. Ketidakpastian penguasaan dan pemanfaatan ruang ini menciptakan celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk memperluas konsesi tanpa melalui konsultasi publik yang memadai. Dampak langsung terhadap stabilitas daerah terlihat dari meningkatnya frekuensi unjuk rasa yang mengganggu aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di tiga kabupaten tersebut. Sejak awal tahun 2025, tercatat sedikitnya empat aksi demonstrasi besar yang mengakibatkan penutupan akses jalan provinsi dan terhambatnya distribusi barang. Kondisi ini tidak hanya merugikan sektor perkebunan dan kehutanan, tetapi juga mengancam iklim investasi daerah. Lebih jauh, konflik yang berkepanjangan berpotensi memicu fragmentasi sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah kabupaten di wilayah rawan disarankan untuk segera mengaktifkan kembali tim mediasi lintas sektor yang melibatkan perwakilan masyarakat adat, perusahaan, dan akademisi. Selain itu, percepatan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara dan penataan ulang batas-batas wilayah administratif berbasis data spasial yang akurat menjadi prioritas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meredam eskalasi konflik agraria dan menjaga stabilitas daerah dalam jangka panjang. Pemetaan kerawanan wilayah yang komprehensif harus menjadi dasar bagi setiap kebijakan tata ruang dan investasi di Sumatera Selatan, agar tidak terjadi pengulangan sengketa serupa di masa mendatang.
