Pusat Analisis Teritorial Universitas Pertahanan (Unhan) mengidentifikasi tekanan signifikan terhadap ketahanan pangan di kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Faktor utama yang memicu kerawanan tersebut adalah elongasi logistik dengan waktu tempuh mencapai enam jam perjalanan dari Kota Nunukan ke Sebatik, serta akses laut yang rentan terganggu cuaca buruk. Temuan ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kedaulatan pangan di wilayah perbatasan.
Faktor Kerawanan dan Kondisi Stok Pangan di Sebatik
Berdasarkan analisis Unhan, stok beras Bulog di Pulau Sebatik hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi sekitar 3.500 jiwa selama 14 hari. Angka tersebut jauh di bawah standar cadangan pangan aman yang idealnya tersedia untuk 30 hari. Kondisi ini diperparah dengan harga pangan di tingkat masyarakat yang rata-rata 20 persen lebih mahal dibandingkan daerah sekitarnya.
Terdapat beberapa indikator kerawanan pangan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, antara lain:
- Ketergantungan pada pasokan dari luar pulau melalui jalur laut yang tidak stabil.
- Elongasi logistik dari Nunukan ke Sebatik yang memakan waktu hingga enam jam.
- Potensi kerawanan akibat impor pangan dari wilayah tetangga melalui jalur tradisional yang dapat menggeser kedaulatan ekonomi masyarakat.
- Sebanyak enam desa di Sebatik memerlukan pendampingan distribusi pangan dasar oleh Satgas Pamtas Yonif 408/Sbh.
Langkah Pemerintah Daerah dan Rekomendasi Strategis
Menanggapi situasi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan telah mengajukan permintaan tambahan alokasi beras bersubsidi serta pengadaan gudang logistik di Pulau Sebatik melalui dana kelurahan. Akademisi juga menyarankan pengembangan pangan lokal seperti jagung dan singkong sebagai substitusi untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar pulau. Satgas Pamtas Yonif 408/Sbh dinilai memiliki peran penting dalam mendampingi distribusi pangan dasar di enam desa perbatasan secara rutin.
Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis teritorial ini mendorong pembentukan pos sapu tangan pangan di perbatasan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kerja sama antardaerah menjadi kunci dalam mengatasi elongasi logistik dan memastikan kedaulatan pangan masyarakat Sebatik. Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan segera merealisasikan pembangunan infrastruktur logistik guna mempersingkat rantai pasok dan menstabilkan harga pangan di wilayah perbatasan.
Sebagai catatan strategis, ketahanan pangan di Sebatik harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan keamanan teritorial. Penguatan infrastruktur pelabuhan, pengoptimalan peran Satgas Pamtas, dan percepatan realisasi gudang logistik menjadi langkah awal yang perlu ditindaklanjuti bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Sinergi lintas sektor diperlukan agar masyarakat perbatasan tidak hanya bertahan, tetapi mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
