Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2026 yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik di sejumlah wilayah rawan. Berdasarkan pemetaan kerawanan yang dirilis oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, dan Kabupaten Pulau Morotai tercatat memiliki indeks rawan konflik tinggi. Faktor pemicu utama meliputi polarisasi antar pendukung calon, sengketa hasil pemilu, serta keterbatasan akses informasi di daerah kepulauan. Langkah mitigasi awal telah disusun melalui deklarasi damai dan patroli siber untuk menjaga stabilitas wilayah.
Identifikasi Wilayah dan Indikator Kerawanan
Pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh LIPI mengidentifikasi sejumlah indikator spesifik yang meningkatkan potensi konflik di Maluku Utara. Berikut adalah rincian wilayah dengan kerawanan tinggi beserta faktor pemicunya:
- Kabupaten Halmahera Selatan: Polarisasi antar pendukung calon kepala daerah yang dipicu oleh politik identitas dan politik uang.
- Kota Ternate: Sengketa hasil pemilu yang berpotensi memicu demonstrasi massa dan ketegangan horizontal.
- Kabupaten Pulau Morotai: Keterbatasan akses informasi dan geografis yang menghambat pengawasan logistik pemilu.
Pemerintah daerah mencatat bahwa sejarah konflik di Maluku Utara, termasuk peristiwa tahun 1999-2000, masih meninggalkan jejak polarisasi sosial yang rentan dimobilisasi selama kontestasi politik. Hal ini diperkuat oleh temuan Kepala Badan Kesbangpol Maluku Utara, Ferry R. S. H., yang menyatakan bahwa kelompok pemuda dan tokoh agama kini menjadi sasaran utama sosialisasi perdamaian untuk mencegah eskalasi.
Strategi Mitigasi dan Kolaborasi Multipihak
Dalam menghadapi kerawanan tersebut, Pemerintah Daerah Maluku Utara bersama KPU dan Bawaslu telah menyusun langkah mitigasi terstruktur. Langkah-langkah ini meliputi deklarasi damai yang melibatkan calon kepala daerah, patroli siber untuk memantau penyebaran hoaks, dan pengawasan langsung logistik pemilu di wilayah kepulauan. Ferry R. S. H. menambahkan bahwa tokoh agama dan pemuda dilibatkan dalam forum sosialisasi untuk membangun ketahanan komunitas. Namun, tantangan terbesar tetap pada pengawasan logistik di daerah kepulauan, seperti Pulau Morotai, yang membutuhkan koordinasi lintas sektor yang intensif.
Kolaborasi multipihak diperlukan untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2026. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan, khususnya melalui media sosial dan saluran resmi KPU, untuk mencegah eskalasi konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Catatan strategis bagi pemerintah daerah adalah perlunya penguatan sistem informasi publik di daerah terpencil, peningkatan kapasitas pengawas pemilu ad hoc, serta pemantauan intensif terhadap potensi mobilisasi massa berbasis isu identitas demi menjaga keamanan teritorial Maluku Utara.
