Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah memulai pemetaan awal potensi kerawanan wilayah menjelang Pemilu 2029. Langkah mitigasi dini ini diambil untuk menjaga integritas penyelenggaraan pesta demokrasi yang masih tiga tahun ke depan. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat tertinggi di Pulau Jawa dalam hal tingkat kerawanan pemilu. Dengan total 38 kabupaten dan kota, provinsi ini menghadapi tantangan struktural seperti polarisasi sosial-politik dan konflik berbasis identitas keagamaan, terutama di kawasan basis pesantren.
Identifikasi Wilayah Prioritas dan Indikator Kerawanan
Bawaslu Jawa Timur bersama KPU Jawa Timur telah mengidentifikasi tujuh kabupaten yang masuk kategori sangat rawan berdasarkan hasil pemetaan awal. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian khusus dalam penyusunan rencana kontijensi dan pengawasan partisipatif. Berikut daftar kabupaten prioritas yang teridentifikasi:
- Kabupaten Sampang
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Bondowoso
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Lumajang
Kerawanan di wilayah tersebut dipicu oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan politik lokal yang saling memperkuat. Lemahnya pengawasan partisipatif dan tingginya transaksi politik praktis di tingkat akar rumput menjadi pemicu utama yang perlu dimitigasi secara terstruktur. Di kawasan Tapal Kuda yang memiliki basis pesantren kuat, potensi polarisasi berbasis identitas keagamaan menjadi perhatian serius dalam konteks kerawanan pemilu di Jawa Timur. Sementara itu, di Madura, dominasi politik uang dalam kontestasi lokal memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi risiko pelanggaran terstruktur.
Rekomendasi Strategis dan Langkah Mitigasi
Menanggapi situasi ini, Bawaslu Jawa Timur merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk menekan potensi gangguan selama tahapan pemilu. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan pengawasan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat sipil dan pemantau independen, pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan konflik, serta sosialisasi masif tentang bahaya politik uang dan politik SARA. Instansi terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat mengintensifkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh daerah rawan mendapatkan perhatian khusus dalam penyusunan rencana kontijensi.
Pemahaman terhadap dinamika sosial budaya lokal menjadi kunci dalam merancang strategi mitigasi kerawanan pemilu. Misalnya, di wilayah Tapal Kuda dengan basis pesantren yang kuat, pendekatan dialogis bersama tokoh agama dan kiai dapat membantu meredam polarisasi. Selain itu, penguatan kapasitas pengawas partisipatif di tingkat desa dan kelurahan perlu dioptimalkan untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran, terutama politik uang yang masih marak di Madura.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Jawa Timur diharapkan dapat menjadikan pemetaan kerawanan ini sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pengamanan dan pengawasan Pemilu 2029. Koordinasi antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, dan pemerintah daerah harus diperkuat guna menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Dengan pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat, potensi kerawanan di Jawa Timur dapat ditekan secara signifikan, sehingga integritas pemilu tetap terjaga.
