Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengidentifikasi sebanyak 74 desa di empat provinsi Kalimantan berada dalam kategori zona rawan konflik agraria tingkat tinggi. Temuan analisis kerawanan wilayah ini, yang dirilis sebagai bagian dari studi terbaru, secara khusus menyoroti potensi eskalasi konflik akibat tumpang tindih perizinan sektor tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan lindung dan tanah adat. Fakta ini menempatkan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan pada posisi yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian mendesak terhadap strategi pengelolaan ruang serta kebijakan pencegahan konflik.
Distribusi Geografis dan Akar Permasalahan Konflik Agraria
Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan, distribusi geografis desa-desa rawan konflik agraria di wilayah Kalimantan menunjukkan pola yang terkonsentrasi. Pemetaan LIPI merinci jumlah desa berdasarkan provinsi sebagai berikut:
- Kalimantan Timur: 28 desa (konsentrasi tertinggi)
- Kalimantan Tengah: 22 desa
- Kalimantan Barat: 16 desa
- Kalimantan Selatan: 8 desa
Penyebab struktural utama terletak pada kompleksitas tumpang tindih perizinan, di mana konsesi untuk kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kerap bersinggungan atau bahkan meng-overlap kawasan hutan lindung dan tanah ulayat masyarakat adat. Data studi mengungkap poin kritis, yakni sekitar 60% desa yang masuk kategori rawan ini berada di dalam wilayah yang sebenarnya telah tercakup oleh kebijakan moratorium perizinan baru. Implikasinya, ancaman konflik justru berasal dari aktivitas perluasan lahan oleh perusahaan yang telah beroperasi, yang mengindikasikan kelemahan dalam aspek penegakan hukum dan mekanisme pengawasan operasional lapangan oleh otoritas daerah.
Metodologi Pemetaan dan Indikator Kerawanan Wilayah
Studi ini menggunakan metodologi komprehensif berbasis data untuk memastikan objektivitas dalam analisis kerawanan. Pemetaan potensi konflik agraria dilakukan melalui kajian integratif terhadap tiga sumber data primer, yaitu arsip pelaporan konflik periode 2023-2025, data spasial tumpang tindih perizinan, serta dokumen terkait eskalasi kekerasan. Untuk mengukur dan menentukan tingkat kerawanan suatu wilayah, LIPI menerapkan seperangkat indikator kuantitatif dan kualitatif, di antaranya:
- Frekuensi aksi demonstrasi atau unjuk rasa terkait sengketa agraria yang tercatat di tingkat administratif desa.
- Kejadian pemblokiran akses jalan atau transportasi sebagai bentuk protes masyarakat atas sengketa penguasaan lahan.
- Eksistensi laporan resmi yang diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai kasus kekerasan atau pelanggaran HAM yang berakar dari konflik agraria di wilayah Kalimantan.
Pendekatan multidimensi ini menghasilkan sebuah peta kerawanan yang tidak hanya menunjukkan lokasi geografis, tetapi juga memberikan skala urgensi bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kebijakan dan tindakan penanganan di lapangan.
Merujuk pada temuan tersebut, LIPI telah merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Rekomendasi utama difokuskan pada perlunya harmonisasi dan sinkronisasi data spasial satu peta (one map policy) antar instansi, penguatan pengawasan terhadap implementasi izin dan compliance perusahaan, serta pengembangan mekanisme resolusi konflik agraria yang partisipatif dan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat lokal dan adat. Pemerintah daerah di keempat provinsi diimbau untuk menjadikan temuan ini sebagai basis data untuk menyusun skenario pencegahan dan mitigasi konflik secara lebih proaktif dan terukur, mengingat sektor tambang dan perkebunan tetap menjadi kontributor penting bagi perekonomian regional namun berpotensi tinggi memicu gesekan sosial.
