Menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2026, Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah merilis hasil analisis kerawanan wilayah yang menempatkan empat kabupaten dalam kategori rawan konflik tinggi. Keempat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Puncak, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. Pemetaan yang dipublikasikan pada Selasa (20/10/2026) ini melibatkan Bawaslu, KPU, TNI, Polri, serta tokoh adat sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko menjelang pemungutan suara.
Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Drs. Paulus Mote, mengungkapkan bahwa hasil pemetaan menunjukkan sejumlah faktor pemicu kerawanan. Ketegangan antar kelompok suku, rendahnya tingkat pendidikan politik, serta maraknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial menjadi perhatian utama. Selain itu, data pelanggaran pada Pilkada sebelumnya di wilayah ini mencatat adanya praktik politik uang dan intimidasi terhadap pemilih. Analisis ini menjadi dasar peringatan dini bagi pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Pemetaan Kerawanan dan Indikator Wilayah
Analisis kerawanan Pilkada Papua Tengah menempatkan Kabupaten Puncak pada kategori sangat rawan, dengan 10 desa yang rentan terdampak konflik akibat akses geografis terbatas dan pengaruh kelompok bersenjata. Secara umum, indikator kerawanan yang digunakan dalam pemetaan meliputi:
- ketegangan antar kelompok suku;
- rendahnya tingkat pendidikan politik;
- maraknya berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial;
- praktik politik uang;
- intimidasi terhadap pemilih.
Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menentukan tingkat prioritas pengawasan dan pengamanan di setiap kabupaten dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2026.
Menindaklanjuti hasil analisis tersebut, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Eko Budi Setyawan menyatakan kesiapan mengerahkan 1.500 personel pengamanan. Personel tersebut akan ditempatkan secara selektif di titik-titik rawan. Patroli siber dan satuan tugas anti-hoaks juga dibentuk untuk memantau konten digital yang berpotensi memicu ketegangan. Di sisi lain, pemerintah provinsi meluncurkan program pendidikan politik bagi pemilih pemula dan masyarakat pedalaman melalui siaran radio dan pertemuan tatap muka.
Pengamanan Logistik dan Rekomendasi Strategis
Pada aspek teknis, KPU Papua Tengah memastikan distribusi logistik pemilu ke daerah terpencil menggunakan pesawat perintis dan helikopter. Langkah ini ditempuh untuk menjamin kelancaran proses pemungutan suara di tengah keterbatasan infrastruktur. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara serta TNI/Polri selama kontestasi berlangsung. Sementara itu, Bawaslu mencatat setidaknya 15 potensi sengketa hasil pemilihan di empat kabupaten rawan.
Tim pengawasan terpadu akan ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang dikategorikan rawan. Pengawasan ini melibatkan unsur Bawaslu, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. Rekomendasi utama dari analisis kerawanan ini adalah perlunya dialog antar kelompok masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengurangi kesenjangan yang menjadi akar kerawanan sosial di Papua Tengah. Pemerintah daerah diharapkan menjadikan rekomendasi ini sebagai prioritas program hingga seluruh tahapan Pilkada selesai.
