Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Tengah melaporkan status kritis sejumlah waduk utama akibat musim kemarau panjang yang berlangsung sejak Juli 2025. Kondisi waduk kritis ini berdampak langsung pada ancaman kekeringan di 10 kabupaten yang tersebar di provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru, debit air di Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri) dan Waduk Kedung Ombo (Kabupaten Grobogan) mengalami penurunan drastis hingga mencapai ambang batas normal. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas di wilayah rawan.
Pemetaan Kerawanan Kekeringan di 10 Kabupaten Jawa Tengah
Berdasarkan analisis Dinas PU SDA Jawa Tengah, krisis air di waduk-waduk strategis berdampak signifikan pada sistem irigasi dan pasokan air bersih masyarakat. Berikut rincian wilayah dengan risiko kekeringan tinggi yang menjadi prioritas penanganan pemerintah provinsi:
- Kabupaten Blora – Bergantung pada aliran Waduk Kedung Ombo dengan debit air menyusut hingga 40% dari kondisi normal.
- Kabupaten Rembang – Mengandalkan Waduk Greneng yang kini berada di ambang kekeringan, mengancam pasokan air untuk 15 desa.
- Kabupaten Grobogan – Sebagai daerah hilir Waduk Kedung Ombo, irigasi sawah seluas 8.000 hektare terancam gagal panen.
- Kabupaten Pati – Suplai dari Waduk Seloromo dan Waduk Gunungrowo mengalami penurunan signifikan yang berdampak pada lahan pertanian.
- Kabupaten Wonogiri – Lokasi Waduk Gajah Mungkur mencatat penurunan debit air sebesar 35%, mengancam pasokan air baku bagi dua juta jiwa.
Adapun lima kabupaten lainnya yang masuk kategori zona merah berdasarkan Indeks Kekeringan Meteorologi (IKM) meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali. Pemetaan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terukur dalam mitigasi bencana kekeringan di Jawa Tengah.
Langkah Penanggulangan dan Rekomendasi Strategis Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan. Dinas Sosial bersama BPBD Jawa Tengah mengerahkan 20 unit mobil tangki air bersih ke wilayah prioritas serta membangun sumur bor darurat di 12 titik strategis. Posko-posko penanggulangan diletakkan di setiap kecamatan rawan dengan koordinasi langsung melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD. Selain itu, Dinas Pertanian mulai mensosialisasikan pola tanam hemat air dan penggunaan varietas padi tahan kering kepada kelompok tani di 10 kabupaten terdampak.
Ancaman gagal panen dan krisis air bersih masih menghantui masyarakat seiring prediksi musim kemarau yang diperpanjang hingga November. Pemerintah daerah diharapkan segera mengaktifkan rencana kontingensi kekeringan yang telah disusun, termasuk alokasi dana tak terduga untuk percepatan distribusi air. Catatan strategis bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah meliputi penguatan sistem peringatan dini, optimalisasi embung dan waduk kecil, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam konservasi air. Langkah-langkah ini krusial untuk meminimalkan dampak bencana kekeringan yang berpotensi meluas di tengah kondisi waduk kritis yang belum pulih.
