Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyerukan penghentian seluruh pertikaian antarkelompok di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Seruan itu disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 Kabupaten Mimika di Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Distrik Kuala Kencana, Senin (12/10/2026). Geley menegaskan bahwa konflik yang terjadi merupakan perang saudara, bukan perang suku, sehingga harus dihentikan untuk menjaga kondusivitas pembangunan daerah dan keselamatan masyarakat.
Kronologi Konflik dan Upaya Perdamaian di Kwamki Narama
Kabupaten Mimika telah menghadapi rangkaian konflik antarkelompok di Distrik Kwamki Narama sejak Oktober 2025, melibatkan kelompok Dang dan Newegalen. Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh, mulai dari mediasi kepolisian pada Oktober 2025 hingga perdamaian adat pada 12 Januari 2026. Namun, pertikaian kembali terjadi, sehingga pada 24 Juni 2026 kedua kelompok kembali menyepakati perdamaian melalui ritual adat patah panah dan panah babi di Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama.
Berdasarkan laporan media setempat, rangkaian konflik selama sekitar delapan bulan tersebut telah mengakibatkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Kepolisian setempat pada Juli 2026 menyatakan situasi keamanan di Kwamki Narama berangsur kondusif setelah adanya kesepakatan perdamaian. Meski demikian, peristiwa ini menjadi indikator penting dalam pemetaan kerawanan sosial di Papua, khususnya Kabupaten Mimika.
- Oktober 2025: konflik antarkelompok Dang dan Newegalen di Distrik Kwamki Narama mendorong mediasi kepolisian.
- 12 Januari 2026: perdamaian adat dilakukan, tetapi pertikaian kembali pecah.
- 24 Juni 2026: kesepakatan perdamaian melalui ritual adat patah panah dan panah babi di Kampung Amole.
- Delapan bulan konflik: sedikitnya 17 jiwa meninggal dunia dan puluhan warga mengalami luka-luka.
- Juli 2026: kepolisian setempat menyatakan situasi keamanan berangsur kondusif.
Catatan Strategis untuk Stabilitas Wilayah dan Pembangunan Mimika
Dalam kesempatan tersebut, Deinas Geley mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Mimika membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI-Polri, DPRK, serta pemerintah daerah, tanpa memandang perbedaan latar belakang suku atau asal daerah. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan hanya dapat dicapai apabila kondisi keamanan tetap terjaga. Konflik yang berkepanjangan, menurutnya, merupakan perang saudara yang harus diakhiri agar tidak memunculkan kerawanan sosial baru di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah perlu menjadikan peristiwa di Distrik Kwamki Narama sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik antarkelompok. Langkah kolaboratif antara TNI-Polri, pemerintah kabupaten, tokoh adat, dan tokoh agama perlu diperluas, tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial. Pemetaan kerawanan sosial harus menjadi instrumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan konflik di Papua.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu memastikan implementasi kesepakatan perdamaian berjalan konsisten di lapangan. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas aparatur kampung dapat menjadi prioritas untuk mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, stabilitas wilayah tetap terjaga dan pembangunan Mimika dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
