Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memperkuat strategi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, serta jajaran TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan peninjauan langsung di KM 23 Taman Nasional Sebangau pada Selasa (13/10/2026). Langkah ini diprioritaskan untuk memastikan efektivitas pengendalian karhutla di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak lintas sektor.
Strategi Pemutusan Kepala Api di Kawasan Gambut
Dalam penanganan karhutla kali ini, pemerintah mengubah pendekatan yang sebelumnya bertumpu pada pemadaman titik api menjadi strategi pemutusan 'kepala api'. Pendekatan ini difokuskan untuk menghentikan laju pergerakan api di bawah permukaan gambut sehingga tidak menjalar ke area yang lebih luas. Kepala api yang bergerak di lapisan bawah gambut kerap tidak terdeteksi dari permukaan, sehingga memerlukan intervensi teknis yang lebih presisi dan terukur. Menurut keterangan di lapangan, strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam merespons karakteristik kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan secara langsung.
Secara teknis, pemerintah menambah sekitar empat hingga lima unit ekskavator untuk melakukan penyekatan di sekitar area terdampak, sekaligus membangun sekat kanal sebagai pembatas perambatan api. Di samping itu, direncanakan pembangunan sekitar 30 sumur bor dengan jarak 50 meter di sekitar kepala api guna mendukung pasokan air saat proses pemadaman berlangsung. Sejumlah langkah intervensi ini dirancang untuk memutus rantai perambatan api dan mempercepat penanganan di lapangan. Adapun langkah-langkah strategis yang diterapkan dalam operasi ini meliputi:
- Penambahan empat hingga lima unit ekskavator untuk penyekatan lahan gambut di area terdampak.
- Pembangunan sekitar 30 sumur bor dengan jarak 50 meter di sekitar titik kepala api.
- Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mempercepat turunnya hujan di area strategis.
- Penggunaan water bombing melalui helikopter di titik-titik yang memungkinkan secara operasional.
Kendala Operasional dan Sinergi Lintas Instansi
Meskipun berbagai langkah telah diluncurkan, operasi pemadaman di Taman Nasional Sebangau masih menghadapi kendala teknis yang cukup signifikan. Penerbangan helikopter untuk water bombing terkendala oleh visibilitas rendah akibat kabut asap yang menyelimuti lokasi. Kondisi ini menyebabkan sebagian misi udara harus menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan dinamika cuaca setempat. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca tetap dijalankan sebagai upaya strategis untuk mempercepat terbentuknya hujan, khususnya di zona rawan penyebaran api.
Penanganan karhutla di Taman Nasional Sebangau menjadi perhatian serius lantaran kebakaran pada lahan gambut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang luas, termasuk kerusakan ekosistem serta gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Gubernur Kalimantan Tengah bersama jajaran TNI, Polri, dan BPBD berkomitmen memperkuat koordinasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan respons cepat di setiap titik rawan. Kolaborasi lintas instansi ini menjadi bagian integral dari strategi mitigasi bencana regional dalam mengendalikan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla di musim kemarau.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan sistem peringatan dini berbasis data spasial dan pemantauan titik panas secara real-time. Investasi dalam infrastruktur pengelolaan air gambut, seperti sekat kanal dan sumur bor, harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang daerah. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pelaporan awal kebakaran perlu difasilitasi melalui insentif dan pembinaan teknis. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi kerugian ekologis serta dampak sosial-ekonomi dari bencana kebakaran hutan di Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.
