Banjir rob (pasang laut) kembali merendam kawasan pesisir Jakarta Utara pada Senin pagi, khususnya di Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing. Peristiwa ini dipicu oleh fase bulan baru serta penurunan muka tanah yang signifikan di Muara Kamal dan Kamal Muara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan mendirikan posko pengungsian bagi warga terdampak. Berdasarkan laporan lapangan BPBD DKI Jakarta, ketinggian air di wilayah terdampak mencapai 40 hingga 70 sentimeter.
Evakuasi dan Posko Pengungsian di Tiga RPTRA
Genangan terparah tercatat di RW 08 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, dengan 270 jiwa terpaksa mengungsi. Lurah setempat melaporkan bahwa dua ruas jalan utama di kawasan tersebut terendam, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berhenti total hingga pagi hari. Kondisi ini mempertegas kerentanan wilayah pesisir Jakarta Utara terhadap fenomena pasang laut yang diperparah oleh degradasi lingkungan.
Untuk merespons cepat kebutuhan warga, BPBD DKI Jakarta mendirikan posko pengungsian di tiga Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Posko tersebut difungsikan sebagai tempat evakuasi, layanan kesehatan darurat, dan dapur umum bagi warga RW 08 Kelurahan Kamal Muara. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta turut menerjunkan 12 pompa bergerak untuk mempercepat surutnya genangan di titik-titik kritis. Penanganan ini dilakukan secara terkoordinasi antara BPBD, Dinas Sumber Daya Air, dan kelurahan setempat agar dampak sosial ekonomi dapat diminimalkan.
Selain Kamal Muara, sejumlah wilayah lain di pesisir Jakarta Utara juga masuk dalam daftar rawan genangan rob yang dipantau ketat:
- Marunda, Kecamatan Cilincing
- Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan
- Pluit, Kecamatan Penjaringan
Pemantauan berkelanjutan dilakukan karena ketinggian air pasang masih berpotensi meningkat pada beberapa hari ke depan. BPBD DKI Jakarta mengimbau warga di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan memantau informasi resmi dari pemerintah daerah.
Pemprov DKI Dorong Percepatan Pembangunan Tanggul Pantai Terintegrasi
Menghadapi ancaman banjir rob yang semakin sering terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pembangunan tanggul pantai terintegrasi di 15 titik prioritas pada tahun 2027. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk melindungi kawasan pesisir Jakarta Utara dari intrusi air laut dan penurunan muka tanah. Pemerintah daerah meminta percepatan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat, untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan lapangan.
Sebagai catatan strategis, pengendalian banjir rob tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas, menertibkan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, serta mengintegrasikan program adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan daerah. Upaya ini penting dilakukan agar risiko genangan rob di pesisir Jakarta Utara dapat ditekan secara berkelanjutan dan warga tidak lagi mengalami kerugian ekonomi yang berulang.
