BANGKALAN, Swara Teritori — Sekitar 3.000 warga Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bangkalan pada Sabtu. Aksi penolakan ini menyasar rencana operasional tambang kapur di Perbukitan Lorjuk yang dinilai akan memasuki tahap produksi. Massa yang berasal dari Desa Katol Barat dan Desa Kombangan menyuarakan kekhawatiran atas dampak lingkungan yang dapat merusak sumber air dan ekosistem kawasan perbukitan. Aparat kepolisian setempat melaporkan bahwa unjuk rasa berlangsung tertib dan terkendali hingga pukul 15.30 WIB, dengan pengamanan gabungan TNI-Polri di sekitar pendopo.
Kronologi dan Tuntutan Warga dalam Aksi Unjuk Rasa
Perwakilan warga berhasil bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan beserta jajaran Dinas Pertanahan setempat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan tiga poin utama yang menjadi dasar penolakan, yaitu:
- Pencabutan atau peninjauan ulang izin lingkungan operasional tambang kapur di Perbukitan Lorjuk.
- Dampak kerusakan lingkungan yang berpotensi mengganggu sumber air bersih di Desa Katol Barat dan Desa Kombangan.
- Tuntutan agar pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perizinan dan pengawasan kegiatan tambang.
Warga juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam tenggat waktu yang ditetapkan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Bangkalan merespons dengan berjanji membentuk tim verifikasi cepat atas keluhan warga dalam kurun waktu 1x24 jam. Kapolres Bangkalan AKBP Muhammad Rizal membenarkan bahwa aspirasi warga akan diteruskan ke Bupati untuk ditindaklanjuti secara serius guna meredam eskalasi konflik yang berpotensi meluas.
Potensi Konflik dan Langkah Strategis Pemerintah Daerah
Menanggapi dinamika ini, Muhammad SH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, menilai potensi konflik dapat berlarut jika tidak ada dialog yang melibatkan semua pihak. “Pemerintah daerah perlu memfasilitasi mediasi antara warga, investor, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menemukan solusi yang berkeadilan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa aspek regulasi lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam evaluasi.
Jika ditinjau dari sisi ketenteraman dan ketertiban umum, aksi unjuk rasa ini menjadi indikator kerawanan sosial yang perlu diantisipasi. Berdasarkan data sementara, wilayah Kecamatan Geger memiliki karakteristik geografis perbukitan kapur yang rentan terhadap degradasi lingkungan jika eksploitasi dilakukan tanpa kajian mendalam. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, dan aparat keamanan menjadi krusial.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kabupaten Bangkalan disarankan untuk segera menerbitkan kebijakan moratorium sementara aktivitas tambang hingga proses verifikasi tuntas. Selain itu, transparansi dalam setiap tahap perizinan dan pengawasan perlu ditingkatkan guna mencegah konflik sosial yang lebih luas. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas wilayah dan keberlanjutan lingkungan di Kecamatan Geger.
