Kepolisian Resor Timor Tengah Utara (Polres TTU), Nusa Tenggara Timur, meningkatkan status kewaspadaan personel di wilayah perbatasan RI-Timor Leste menyusul sengketa batas ladang antara warga Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Utara, dengan warga dari Oecussi, Timor Leste pada 30 Oktober 2025. Insiden yang melibatkan lima warga dari kedua negara ini menjadi indikator kerawanan teritorial yang memerlukan penanganan cepat lintas sektor. Kapolres TTU AKBP Anwar Harahap langsung menginstruksikan penguatan patroli rutin di pos perbatasan serta penambahan personel di tiga titik rawan yang tersebar di Kecamatan Bikomi Utara dan Kecamatan Naibenu. Langkah ini merupakan bagian dari operasi stabilisasi wilayah yang mengedepankan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik horizontal.
Pemetaan Titik Rawan dan Langkah Pengamanan Terpadu
Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki garis perbatasan langsung dengan Enclave Oecussi, Timor Leste, yang selama ini menjadi salah satu lokasi rawan konflik perbatasan. Berdasarkan data Polres TTU, sepanjang tahun 2025 tercatat delapan insiden perbatasan di wilayah TTU yang meliputi sengketa lahan, akses jalan, dan lalu lintas barang ilegal. Menghadapi situasi tersebut, Polres TTU menyiagakan personel di titik-titik strategis dan meningkatkan koordinasi dengan jajaran TNI setempat. Pemetaan titik rawan dilakukan secara detail guna memastikan stabilitas keamanan di kawasan perbatasan.
- Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Utara: episentrum sengketa lahan warga kedua negara, dilakukan patroli dialogis setiap hari
- Kecamatan Naibenu: jalur perbatasan dengan lalu lintas barang ilegal tinggi, personel diperkuat untuk pengawasan
- Pos perbatasan lainnya di TTU: ditingkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan dokumen lintas batas
Kapolres AKBP Anwar Harahap menekankan bahwa pendekatan keamanan dilakukan secara proporsional dan tetap mengedepankan upaya musyawarah. Setiap personel dibekali pemahaman tentang hak-hak masyarakat perbatasan sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta perjanjian bilateral RI-Timor Leste. Stabilitas di kawasan perbatasan menjadi prioritas utama karena menyangkut ketahanan nasional dan hubungan diplomatik kedua negara.
Sinergi Pemerintah Daerah dan TNI dalam Mediasi Konflik
Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Ketahanan Pangan segera memfasilitasi pertemuan antara tokoh masyarakat dari kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa batas ladang secara musyawarah. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan perbatasan yang partisipatif. Danrem 161/WS Kupang juga mengirimkan tim intelijen ke lokasi untuk memonitor perkembangan situasi dan memastikan tidak ada provokasi yang memperluas ketegangan. Hingga 31 Oktober 2025, situasi di seluruh titik perbatasan TTU terpantau terkendali dan belum terjadi bentrokan bersenjata. Polres TTU terus mengimbau warga agar tidak bertindak main hakim sendiri serta menyerahkan penyelesaian kepada aparat berwenang.
Catatan strategis: Pemerintah daerah Kabupaten TTU dan Provinsi NTT disarankan untuk memperkuat program sosialisasi hukum perbatasan kepada masyarakat, mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas, serta menjalin komunikasi rutin dengan pihak Timor Leste guna mencegah eskalasi konflik serupa. Pengembangan ekonomi lokal di zona perbatasan juga menjadi faktor kunci untuk mengurangi ketegangan terkait sengketa lahan dan akses sumber daya.
