Polres Poso bersama Kodim 1307/Poso meningkatkan operasi kewilayahan di Kecamatan Lore Utara dan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai respons atas ditemukannya simbol-simbol intoleransi di sejumlah desa pada akhir Oktober 2026. Kapolres Poso menegaskan langkah ini merupakan bagian dari pemetaan kerawanan wilayah pascakonflik, sekaligus upaya menjaga stabilitas keamanan teritorial di daerah yang sebelumnya menjadi episentrum gangguan keamanan. Operasi yang digelar selama 21 hari ini melibatkan 120 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait.
Pemetaan Kerawanan dan Indikator Wilayah
Dalam operasi kewilayahan ini, petugas melaksanakan patroli dialogis dan pendataan warga pendatang, khususnya di kawasan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali Utara. Pemerintah kecamatan mencatat tiga desa memiliki indeks kerawanan komunikasi sosial tinggi, yang menjadi prioritas pengawasan dan pembinaan. Data administratif wilayah menunjukkan rentang koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik horizontal.
- Dua kecamatan menjadi fokus operasi: Lore Utara dan Lore Peore.
- Wilayah rawan meliputi desa di sekitar hutan lindung perbatasan dengan Morowali Utara.
- Tiga desa teridentifikasi memiliki indeks kerawanan komunikasi sosial tinggi.
- Simbol-simbol intoleransi ditemukan pada akhir Oktober 2026 sebagai pemicu operasi.
- Patroli dialogis dan pendataan warga pendatang menjadi metode utama operasi.
Kapolres Poso menjelaskan bahwa pendekatan preventif melalui komunikasi sosial menjadi kunci dalam menekan potensi gangguan. Pendataan warga pendatang dilakukan untuk memverifikasi mobilitas penduduk yang kerap menjadi variabel dalam dinamika kerawanan teritorial. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa diperkuat untuk memastikan informasi intelijen berjalan dua arah secara efektif.
Sinergi TNI-Polri dan Simulasi Evakuasi
Operasi kewilayahan ini tidak hanya berfokus pada aspek intelijen dan patroli, tetapi juga mencakup simulasi evakuasi apabila terjadi gangguan keamanan campuran. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Basarnas dilibatkan dalam skenario simulasi tersebut, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat yang melibatkan bencana maupun aksi tidak murni kriminal. Sinergi antara Polres Poso dan Kodim 1307/Poso terlihat pada pengaturan sektor operasi dan pembagian tugas di lapangan.
Petugas gabungan juga menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk memperkuat jaringan komunikasi. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri mengenai pentingnya deteksi dini melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan territorial. Evaluasi berkala dilakukan setiap pekan untuk menilai perkembangan situasi dan menyesuaikan strategi operasi.
Catatan strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso adalah perlunya penguatan program deradikalisasi berbasis kearifan lokal serta peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam manajemen konflik. Rekomendasi jangka menengah mencakup pembentukan posko keamanan terpadu di titik rawan dan integrasi data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan intelijen kepolisian. Langkah ini akan memperkuat pemetaan kerawanan wilayah secara berkelanjutan, tidak hanya selama operasi 21 hari berlangsung, tetapi sebagai agenda tetap pembangunan keamanan teritorial di Poso.
