Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan meningkatkan patroli teritorial di wilayah perbatasan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Operasi ini menyasar sejumlah jalur tikus yang menghubungkan dua kabupaten tersebut, khususnya di Kecamatan Salak, Kecamatan Siempat Rube, dan Kecamatan Pining. Peningkatan patroli dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas lintas batas masyarakat sejak dibukanya akses Jalan Lintas Sumatera ruas Terasbangun-Merekak.
Patroli Teritorial Gabungan dan Fokus Pengamanan
Patroli gabungan melibatkan 120 personel TNI-Polri serta aparat pemerintah kecamatan setempat. Pengamanan teritorial ini dilakukan secara terjadwal dan terkoordinasi untuk memantau perkembangan situasi keamanan di perbatasan Langkat-Pakpak Bharat. Adapun sasaran patroli meliputi pemantauan pergerakan masyarakat, pencegahan potensi penyelundupan barang, serta deteksi dini konflik lahan di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Aparat gabungan juga melakukan pendataan terhadap penduduk pendatang yang bekerja di sektor perkebunan di sekitar wilayah perbatasan.
Dalam pelaksanaan patroli, aparat gabungan menyusun indikator kerawanan sebagai acuan pemetaan wilayah. Beberapa indikator yang dipantau secara intensif meliputi:
- Pergerakan masyarakat lintas batas di jalur-jalur tikus Kecamatan Salak, Siempat Rube, dan Pining;
- Potensi penyelundupan barang melalui perbatasan Langkat-Pakpak Bharat;
- Potensi konflik lahan di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Mobilitas penduduk pendatang di sektor perkebunan.
Seluruh indikator tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk menentukan langkah deteksi dini dan pencegahan gangguan keamanan.
Kapolres Langkat menegaskan bahwa pengamanan teritorial difokuskan pada pencegahan gangguan keamanan serta pembinaan komunikasi sosial dengan masyarakat perbatasan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas keamanan di dua kabupaten yang memiliki karakteristik geografis berhutan dan rawan aktivitas ilegal. Menurutnya, pendekatan teritorial melalui komunikasi sosial merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
Pemetaan Kerawanan dan Evaluasi Forkopimda
Untuk menilai perkembangan situasi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Langkat dan Pakpak Bharat akan menggelar rapat mingguan secara bergantian. Rapat ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil patroli, memetakan perkembangan kerawanan, serta menyusun langkah tindak lanjut. Pemetaan kerawanan dilakukan dengan pembagian zona patroli berdasarkan tingkat risiko, sehingga alokasi personel dan peralatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, penguatan patroli teritorial di perbatasan Langkat-Pakpak Bharat perlu didukung dengan keterpaduan data kependudukan antara dua kabupaten. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kecamatan perbatasan, seperti penerangan jalan dan pos keamanan, guna menekan aktivitas lintas batas yang tidak terkendali. Koordinasi lintas sektor antara TNI-Polri, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait juga perlu terus dijaga agar pemetaan kerawanan wilayah berjalan optimal. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan hasil pemetaan kerawanan ini sebagai dasar penyusunan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan.
