Polda Papua Tengah pada Selasa, 11 Agustus 2026, mengerahkan satu peleton personel Brimob ke Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, sebagai respons atas aksi kerusuhan yang terjadi di Ibu Kota Ilaga. Kerusuhan dipicu oleh ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap berkurangnya dana desa yang diterima pada penyaluran tahap I tahun 2026, yang berujung pada pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas pemerintahan. Pengiriman pasukan Brimob bertujuan memperkuat pengamanan dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah yang tengah dalam proses pemulihan pasca-insiden tersebut.
Kronologi Kerusuhan dan Dampak pada Fasilitas Pemerintahan
Aksi kerusuhan di Kabupaten Puncak mengakibatkan kerusakan parah pada berbagai fasilitas pemerintahan yang menjadi pilar pelayanan publik. Berdasarkan pendataan awal aparat keamanan, berikut adalah fasilitas yang hangus terbakar atau mengalami kerusakan:
- Gudang Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPB) Kabupaten Puncak
- Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak
- Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Puncak
- Kantor Aset Daerah Kabupaten Puncak
- Ruangan Kantor Bupati Kabupaten Puncak
- Kantor DPR Kabupaten Puncak
- Satu unit mobil Hilux milik pemerintah daerah
Selain itu, kerusakan juga dilaporkan terjadi pada Kantor Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelolaan Modal dan Keuangan (BPMK), Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kesejahteraan Sosial, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Badan Kepegawaian Daerah. Kerusakan fasilitas ini mengindikasikan dampak signifikan terhadap operasional pemerintahan daerah, yang memerlukan upaya pemulihan cepat guna mengembalikan fungsi pelayanan publik di wilayah tersebut.
Respons Keamanan dan Langkah Pemulihan Pemerintah Daerah
Kapolres Puncak AKBP Domingos De F Ximenes menyatakan bahwa situasi keamanan pasca-kerusuhan telah kembali kondusif. Aktivitas masyarakat di Ilaga berjalan normal, namun untuk memastikan kondisi tetap aman, Polres Puncak mendapat penebalan pasukan dari Brimob Polda Papua Tengah. Personel Brimob akan membantu patroli rutin dan mengamankan proses penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Seluruh gedung yang terdampak telah dipasangi police line untuk mencegah akses ilegal dan memudahkan investigasi. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.
Sementara itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan berupaya menyelesaikan persoalan melalui dialog terbuka dengan tokoh masyarakat dan mekanisme hukum yang berlaku. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya kerusuhan serupa serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan di tingkat kampung. Evaluasi penyaluran dana desa menjadi prioritas utama guna memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak perlu segera menginisiasi program sosialisasi dan evaluasi partisipatif terhadap penyaluran dana desa. Pelibatan tokoh masyarakat dan aparat kampung dalam perencanaan dan pengawasan anggaran dapat menjadi langkah preventif untuk meredam potensi konflik. Selain itu, penguatan kapasitas keamanan wilayah melalui sinergi TNI-Polri dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah rawan seperti Kabupaten Puncak.
