Pasca-gelar latihan gladi evakuasi tsunami yang dilaksanakan serentak di 15 kabupaten/kota sepanjang pesisir selatan Jawa pada 1–3 September 2026, ditemukan sejumlah temuan kritis terkait tingkat kesiapsiagaan pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi ancaman megathrust. Latihan yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, TNI, serta relawan ini mengungkap bahwa hanya enam dari 15 daerah yang telah memiliki jalur evakuasi berstandar dan rambu yang lengkap. Temuan ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan signifikan dalam kesiapsiagaan di wilayah rawan tsunami di Jawa Selatan, khususnya pada aspek infrastruktur dan sistem peringatan dini lokal.
Temuan Kritis Kesiapsiagaan di 15 Kabupaten/Kota Pesisir Selatan Jawa
Berdasarkan hasil evaluasi latihan gladi, sejumlah daerah masih menghadapi kekurangan pada sistem peringatan dini lokal dan tempat evakuasi sementara (TES) yang tidak mencapai kapasitas. Daerah seperti Cilacap, Kebumen, dan Pangandaran tercatat sebagai wilayah dengan kerentanan tertinggi. Berikut rincian indikator kerawanan yang teridentifikasi:
- Kurangnya jalur evakuasi berstandar dan rambu yang lengkap di 9 dari 15 kabupaten/kota.
- Sistem peringatan dini lokal di Cilacap, Kebumen, dan Pangandaran belum berfungsi optimal.
- Tempat evakuasi sementara (TES) di beberapa titik tidak mencukupi kapasitas penduduk yang harus dievakuasi.
- Pemeliharaan sirine dan palang evakuasi masih bergantung pada anggaran pusat, sementara alokasi APBD belum memadai.
Rekomendasi Strategis Mitigasi Ancaman Megathrust
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam sambutannya menekankan perlunya alokasi anggaran khusus dari APBD untuk pemeliharaan sirine dan palang evakuasi. Menurutnya, kemandirian pemda dalam membiayai infrastruktur kesiapsiagaan menjadi kunci dalam mempercepat respons bencana di masa mendatang. Pemda diharapkan segera mengintegrasikan kebutuhan ini dalam perencanaan anggaran daerah. Analis kebencanaan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Sudibyo, menilai bahwa ancaman megathrust selatan Jawa masih membutuhkan mitigasi struktural dan non-struktural yang lebih masif. Ia mendorong pemetaan risiko tsunami hingga tingkat kecamatan sebagai langkah mendasar dalam perencanaan tata ruang dan evakuasi. “Tanpa pemetaan yang detail, upaya mitigasi hanya akan menjadi parsial dan tidak menyentuh akar masalah,” ujar Prof. Sudibyo. Pemerintah pusat dan pemda diminta segera merampungkan pemetaan risiko tsunami tingkat kecamatan untuk memperkuat data dasar dalam penyusunan rencana kontinjensi.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah di Jawa Selatan, hasil latihan gladi ini menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem kesiapsiagaan. Rekomendasi utama meliputi pengalokasian anggaran khusus dalam APBD untuk pemeliharaan sirine dan palang evakuasi, percepatan pemetaan risiko tsunami tingkat kecamatan, serta peningkatan kapasitas TES melalui kerja sama dengan sektor swasta dan komunitas. Dengan langkah konkret ini, diharapkan kesiapsiagaan pemda dalam menghadapi ancaman tsunami dapat meningkat secara signifikan, mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian infrastruktur di wilayah rawan bencana.
