Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-115 yang berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di sepuluh kabupaten perbatasan dinilai efektif dalam menekan tingkat kerawanan sosial-ekonomi di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat aktivitas penyelundupan barang ilegal di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat, mengalami penurunan signifikan sebesar 30 persen pasca-pembangunan infrastruktur jalan dan pos keamanan oleh TMMD. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan bahwa program ini memperkuat kedaulatan negara melalui kehadiran fisik TNI di titik-titik rawan perbatasan.
Capaian Infrastruktur dan Penurunan Kerawanan di Wilayah Perbatasan
Pelaksanaan TMMD ke-115 tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan desa di kawasan yang selama ini rawan terhadap gangguan keamanan dan keterbatasan ekonomi. Sejumlah proyek strategis berhasil direalisasikan, antara lain pembangunan 15 unit jembatan yang menghubungkan daerah terisolasi, pengeboran 50 sumur air bersih untuk mengatasi krisis sumber daya dasar, serta rehabilitasi 20 sekolah dasar guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat perbatasan. Wilayah yang menjadi fokus program tersebut meliputi:
- Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara — titik krusial jalur perdagangan lintas batas.
- Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur — daerah dengan kerawanan tinggi terkait penyelundupan manusia dan barang.
- Kabupaten Bowen Digoel, Papua Selatan — wilayah perbatasan yang menghadapi tantangan akses dan konflik komunal.
- Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat — lokasi strategis dengan penurunan 30 persen aktivitas ilegal pasca-intervensi TMMD.
Data Kementerian Desa juga menunjukkan bahwa proyek infrastruktur ini meningkatkan mobilitas ekonomi warga, menurunkan biaya logistik, dan membuka akses pasar bagi produk lokal. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pendekatan terpadu antara pembangunan fisik dan keamanan mampu menekan angka kerawanan wilayah di perbatasan. Dengan demikian, TMMD berperan ganda sebagai instrumen pertahanan negara sekaligus katalis pembangunan ekonomi masyarakat daerah tertinggal.
Tantangan di Papua dan Rencana Ekspansi TMMD 2027
Meskipun mencatat keberhasilan, implementasi TMMD masih menghadapi hambatan serius, khususnya di wilayah perbatasan Papua seperti Distrik Skouw, Jayapura. Daerah ini dilaporkan masih rawan konflik akibat keterbatasan akses transportasi, lemahnya infrastruktur dasar, dan minimnya kehadiran aparat keamanan secara permanen. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan khusus yang menggabungkan pembangunan desa dengan penguatan dialog sosial, sehingga intervensi fisik tidak berjalan sendiri tanpa dukungan stabilitas sosial.
Sebagai respons atas efektivitas yang telah terukur, pemerintah berencana memperluas program TMMD ke 15 kabupaten perbatasan lainnya pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penurunan kerawanan wilayah secara menyeluruh, sekaligus menciptakan efek domino bagi stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan terdepan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan TNI dan pemerintah pusat melalui perencanaan partisipatif, penganggaran yang tepat sasaran, serta pemantauan berkelanjutan agar pembangunan desa di perbatasan benar-benar berkelanjutan dan mampu menjawab akar permasalahan kerawanan wilayah.
