Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara resmi merilis Peta Kerawanan Bencana Kekeringan Tahun 2026 pada awal tahun ini. Berdasarkan analisis data curah hujan, tutupan lahan, dan ketersediaan sumber air, sebanyak 15 kabupaten ditetapkan dalam status siaga kekeringan. Peta ini menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten untuk menyusun rencana kontinjensi dan memfokuskan sumber daya pada wilayah paling rentan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan seluruh jajaran daerah siaga untuk segera mempersiapkan posko dan logistik tanggap darurat guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan mencapai puncak pada musim kemarau mendatang.
Wilayah Siaga dan Indikator Kerawanan
Kelima belas kabupaten yang masuk status siaga meliputi wilayah di selatan, utara, dan Madura. Berikut daftar lengkapnya:
- Pacitan
- Ponorogo
- Trenggalek
- Tulungagung
- Blitar
- Lumajang
- Jember
- Bojonegoro
- Tuban
- Lamongan
- Gresik
- Bangkalan
- Sampang
- Pamekasan
- Sumenep
Indikator kerawanan didasarkan pada parameter curah hujan rendah, tutupan lahan kritis, dan keterbatasan akses sumber air permukaan maupun tanah. Pemutakhiran peta kerawanan dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari sistem peringatan dini daerah. Data kerawanan spasial juga akan disinkronkan dengan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai kondisi waduk dan bendungan utama di Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan antisipatif.
Langkah Antisipasi dan Koordinasi Daerah
Gubernur Khofifah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk mengedukasi petani mengenai pola tanam adaptif dan penggunaan air irigasi yang efisien guna mengurangi dampak ekonomi akibat kekeringan. BPBD Jatim telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan relawan untuk mendukung operasi penyaluran air bersih ke daerah yang paling sulit akses airnya. Selain itu, logistik tanggap darurat seperti tangki air dan hidran umum akan diperkuat di titik-titik kritis. Edukasi publik mengenai konservasi air dan adaptasi kekeringan juga digencarkan sejak dini, terutama menjelang puncak musim kemarau. Pemantauan berkala terhadap debit waduk dan sumur pantau menjadi kunci dalam mitigasi bencana kekeringan di Jawa Timur.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah di 15 kabupaten siaga diharapkan segera menyusun rencana kontinjensi berbasis peta kerawanan yang telah dirilis. Koordinasi lintas sektor antara BPBD, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan instansi terkait perlu diperkuat untuk memastikan kesiapan logistik dan respons cepat terhadap potensi krisis air bersih. Langkah preventif ini menjadi prioritas guna menjaga stabilitas wilayah dan meminimalkan kerugian ekonomi akibat kekeringan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan situasi dan memperbarui kebijakan mitigasi secara adaptif sesuai dengan dinamika perubahan iklim.
