Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mempercepat pemutakhiran data kerusakan akibat bencana sebagai langkah strategis dalam penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RIRRP) tahap kedua. Percepatan ini ditargetkan selesai paling lambat awal November 2026, guna memastikan kebutuhan penanganan dapat diajukan dalam alokasi anggaran tahun 2027. Langkah ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi gabungan yang melibatkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kementerian koordinator, Bappenas, BNPB, pemerintah daerah, dan tim pakar. Data yang akurat menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan memastikan sasaran penanganan bencana di wilayah rawan ini.
Percepatan Pemutakhiran Data dan Dampak Bencana di Kabupaten Solok
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan, nilai kerusakan akibat bencana di Kabupaten Solok mencapai Rp2,010 triliun dengan kerugian Rp1,710 triliun. Total dampak diperkirakan Rp3,721 triliun, sedangkan kebutuhan penanganan dalam Rencana Induk mencapai Rp2,212 triliun. Rincian dampak berdasarkan sektor meliputi:
- Sumber daya air: Rp1,088 triliun (prioritas utama)
- Transportasi: Rp629,16 miliar (prioritas utama)
- Hunian, pertanian, dan ekonomi masyarakat: dalam proses pemulihan
Sektor sumber daya air dan transportasi menjadi fokus utama dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mengingat peran strategisnya dalam konektivitas dan ketahanan wilayah. Pemerintah daerah juga mendorong percepatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan data bencana yang mutakhir menjadi dasar pengambilan keputusan. Keakuratan data bencana ini akan langsung berdampak pada prioritas anggaran tahun 2027, sehingga sektor vital seperti irigasi dan jaringan jalan dapat segera dipulihkan.
Prioritas Rehabilitasi dan Mitigasi Risiko Bencana di Solok
Pemulihan telah dilakukan pada sektor hunian, konektivitas (18 dari 35 ruas jalan dan 1 dari 6 jembatan), pertanian (1.500 hektar sawah), dan ekonomi masyarakat. Namun, Pemerintah Kabupaten Solok masih menghadapi ancaman banjir, longsor, dan galodo pada puncak musim hujan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berbagai langkah mitigasi diupayakan, antara lain:
- Pemeriksaan kawasan hulu sungai menggunakan pesawat nirawak (drone)
- Integrasi sistem peringatan dini dengan radar BMKG
- Penyusunan prosedur operasi standar (SOP) dan rencana kontijensi bersama kepolisian
- Penutupan sementara jalur rawan longsor jika diperlukan
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana susulan. Sektor sumber daya air dan transportasi tetap menjadi prioritas utama dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mengingat peran strategisnya dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kolaborasi dengan BNPB dan BMKG untuk mitigasi jangka panjang juga terus diperkuat.
Catatan strategis: Percepatan pemutakhiran data bencana di Kabupaten Solok menjadi krusial untuk menjamin kelancaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Akurasi data akan menentukan ketepatan alokasi anggaran tahun 2027 serta efektivitas penanganan sektor-sektor prioritas. Pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal agar proses pemulihan dapat tuntas dan mitigasi risiko ke depan lebih terarah.
