Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan di 22 kabupaten/kota menyusul hasil pemetaan menyeluruh terhadap ketersediaan air pada musim kemarau tahun 2026. Data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di NTT telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 41 hari. Peta kerawanan terkini mengidentifikasi sebanyak 356 desa berada dalam zona kritis yang memerlukan intervensi cepat dari pemerintah daerah. Daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi meliputi Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Belu, dan Rote Ndao. Status siaga darurat ini menjadi pijakan awal bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menggerakkan langkah antisipasi dan penanggulangan dampak kekeringan di tingkat tapak.
Hasil Pemetaan dan Zona Kerawanan Kekeringan di NTT
Pemetaan yang dilakukan oleh BPBD NTT bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya menghasilkan peta rawan yang menunjukkan distribusi kerawanan di seluruh provinsi. Dari total 22 kabupaten/kota yang ditetapkan berstatus siaga darurat, kawasan yang masuk kategori sangat rawan atau zona kritis adalah wilayah-wilayah yang selama ini memang dikenal sebagai daerah kering. Berikut adalah rincian wilayah dan indikator kerawanan berdasarkan data terkini:
- Wilayah paling rawan: Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Belu, dan Rote Ndao. Keempat daerah tersebut mencatat hari tanpa hujan terlama dan memiliki sedikit sumber air permukaan.
- Jumlah desa zona kritis: 356 desa tersebar di 22 kabupaten/kota dengan prioritas penanganan utama di wilayah Sumba Timur dan Timor Tengah Selatan.
- Indikator BMKG: Hari tanpa hujan sudah melampaui 41 hari di sebagian besar kawasan, memperparah kondisi kekeringan meteorologis dan memicu krisis air bersih di masyarakat.
Langkah Penanganan Darurat dan Mitigasi Jangka Panjang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui BPBD telah mengerahkan berbagai langkah tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih. Sebanyak 650 tangki air bersih didistribusikan setiap minggu ke desa-desa zona kritis bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) digandeng untuk melaksanakan rekayasa cuaca berupa hujan buatan di daerah-daerah yang memungkinkan. Pemerintah kabupaten juga membuka posko pengaduan air di setiap kantor kecamatan untuk mempercepat respons keluhan masyarakat terkait suplai air bersih.
Untuk menekan dampak kekeringan secara berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT telah melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber mata air baru di kawasan Pegunungan Mutis. Langkah ini diikuti dengan upaya penggalangan dukungan sumber dana dari Pemerintah Pusat guna merealisasikan pengembangan sumber air alternatif. Di tingkat masyarakat, Pemerintah Daerah mengimbau warga untuk aktif melakukan panen hujan melalui embung desa maupun penampungan air hujan di masing-masing rumah tangga. Data pemetaan yang telah disusun akan menjadi dasar utama alokasi bantuan kemanusiaan dari BNPB, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: hasil pemetaan kerawanan kekeringan ini hendaknya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur air bersih jangka menengah dan panjang. Selain itu, revitalisasi embung desa dan pengembangan sistem pemanenan air hujan perlu ditingkatkan secara masif di wilayah rawan. Sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta instansi vertikal seperti BMKG dan TNI AU harus terus diperkuat agar respons terhadap kekeringan dapat berlangsung cepat, efektif, dan terukur. Ke depan, pemetaan yang lebih detail pada level kecamatan dan desa akan semakin meningkatkan ketepatan intervensi penanggulangan kekeringan di Nusa Tenggara Timur.
