Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi menetapkan status siaga banjir pada 31 Oktober 2026 menyusul intensitas hujan tinggi yang melanda wilayah kota sejak tiga hari sebelumnya. Penetapan ini diambil berdasarkan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dan organisasi perangkat daerah terkait, merujuk pada data pemantauan curah hujan yang menunjukkan akumulasi di atas ambang normal. Beberapa kecamatan dilaporkan menjadi titik genangan dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 60 sentimeter, menandakan perlunya pemetaan kerawanan secara lebih terstruktur.
Pemetaan Titik Rawan dan Respons Tanggap Darurat
Berdasarkan laporan lapangan dari BPBD Makassar, genangan air melanda sejumlah titik strategis di Kecamatan Tallo, Biringkanaya, dan Panakkukang. Berikut adalah rincian wilayah terdampak dan ketinggian genangan:
- Kecamatan Tallo: genangan setinggi 50–60 cm di permukiman padat penduduk, khususnya di aliran sungai Tallo.
- Kecamatan Biringkanaya: genangan antara 30–50 cm di titik-titik rawan sekitar drainase primer.
- Kecamatan Panakkukang: genangan 30–40 cm akibat tersumbatnya saluran air oleh sampah.
Puluhan personel BPBD dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat di lokasi terdampak. Perahu karet telah disiagakan di sembilan titik rawan yang telah dipetakan sebelumnya. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk waspada dan siap mengungsi jika ketinggian air menunjukkan peningkatan. Imbauan ini merupakan bagian dari prosedur tetap penanganan bencana hidrometeorologi.
Koordinasi Lintas Sektor dan Rekomendasi Mitigasi Berkelanjutan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar segera melakukan normalisasi drainase di sepanjang jalan protokol guna memperlancar aliran air permukaan. Langkah ini diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan BPBD, Dinas Sosial, dan pihak kecamatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan lebat masih akan berlangsung hingga awal November 2026, sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan guna mencegah penyumbatan saluran air yang sering menjadi faktor lokal yang memperparah genangan.
Kejadian ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mengevaluasi kebijakan mitigasi banjir di wilayahnya. Data genangan yang diperoleh dari kejadian ini dapat digunakan untuk memperbarui peta rawan bencana yang terintegrasi dengan sistem informasi geografis. Pengelolaan sampah di tingkat komunitas juga perlu diperkuat, mengingat faktor lokal di Kecamatan Panakkukang. Selain itu, koordinasi lintas daerah aliran sungai antara Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa harus diintensifkan agar mitigasi bencana bersifat regional. Pemerintah daerah disarankan menyusun rencana aksi penanganan banjir yang berbasis data dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha. Swara Teritori merekomendasikan agar status siaga banjir ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi digunakan sebagai dasar pemutakhiran regulasi dan investasi infrastruktur mitigasi bencana hidrometeorologi.
