Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, resmi menetapkan status tanggap darurat konflik sosial menyusul bentrokan antarwarga di Distrik Pisugi yang telah menewaskan lima orang dan melukai 17 lainnya sejak awal Oktober 2024. Penetapan status ini disampaikan oleh Bupati Jayawijaya, Yosep Wabiser, sebagai respons cepat terhadap eskalasi ketegangan yang dipicu oleh sengketa batas tanah ulayat antara Suku Dani dan Suku Lani. Status tanggap darurat menjadi landasan operasional bagi percepatan penanganan dampak sosial, kesehatan, serta pengamanan wilayah terdampak di Kabupaten Jayawijaya.
Pemicu Bentrok dan Dampak Kemanusiaan di Distrik Pisugi
Bentrokan yang terjadi di Distrik Pisugi berakar dari sengketa batas tanah ulayat yang melibatkan dua komunitas besar, yakni Suku Dani dan Suku Lani. Ketegangan horizontal ini meningkat menjadi aksi kekerasan terbuka sejak awal Oktober, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan masyarakat sipil. Berdasarkan laporan sementara, korban tewas tercatat sebanyak lima orang, sementara tujuh belas warga lainnya mengalami luka-luka dan telah menerima perawatan medis. Dampak kemanusiaan yang lebih luas terlihat dari ratusan warga yang terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi aman, antara lain Gereja Pisugi dan gedung sekolah yang difungsikan sebagai tempat penampungan sementara. Kondisi ini menuntut respons cepat pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk layanan kesehatan dan logistik.
Indikator kerawanan yang teridentifikasi di wilayah konflik meliputi:
- Sengketa batas tanah ulayat antara Suku Dani dan Suku Lani di Distrik Pisugi;
- Korban jiwa sebanyak 5 orang dan 17 warga luka-luka akibat bentrokan;
- Ratusan warga mengungsi ke Gereja Pisugi dan gedung sekolah;
- Pengerahan 500 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanan dan patroli dialogis.
Langkah Penanganan dan Pengamanan Teritorial
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak hanya menetapkan status tanggap darurat, tetapi juga mengerahkan tim medis serta logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Tim kesehatan diterjunkan untuk menangani korban luka dan mencegah munculnya penyakit di lokasi pengungsian. Sementara itu, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri mengerahkan 500 personel untuk melakukan pengamanan dan patroli dialogis di titik-titik rawan. Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Petrus Golose, menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan 12 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan serta menyita sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti. Langkah penegakan hukum ini diambil untuk menghentikan eskalasi dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan.
Upaya pemulihan sosial juga tengah disiapkan melalui mekanisme mediasi adat oleh Majelis Rakyat Papua yang direncanakan berlangsung pada pekan depan. Mediasi ini diharapkan menjadi pintu masuk rekonsiliasi antara kedua suku yang bertikai, sekaligus menyelesaikan akar persoalan sengketa tanah secara adat dan berkeadilan.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah Jayawijaya perlu memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganan konflik sosial ini. Keberlanjutan mediasi adat harus didukung dengan pengawasan keamanan yang konsisten di wilayah rawan. Selain itu, percepatan pemulihan kondisi pengungsi dan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara komprehensif menjadi kunci untuk mencegah terulangnya bentrokan di masa mendatang. Langkah ini selaras dengan upaya menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Papua Pegunungan secara keseluruhan.
