Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi memastikan akan segera merumuskan dan menyerahkan rekomendasi penataan ruang serta relokasi bagi wilayah-wilayah di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang dinilai rawan bencana. Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menyatakan hal tersebut menanggapi laporan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengenai sejumlah kawasan dengan kerawanan tinggi terhadap bencana alam. Tim ahli dari Badan Geologi telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan kajian mendalam guna memetakan zona rawan dan lokasi yang aman. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana terpadu yang menyasar wilayah dengan indeks kerentanan multi-bencana tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemetaan Kerawanan dan Dampak Multi-Bencana di Nagekeo
Bupati Simplisius Donatus menjelaskan bahwa Kabupaten Nagekeo merupakan wilayah rawan gempa, yang dalam dua tahun berturut-turut mengalami gempabumi dan belum genap setahun sebelumnya dilanda banjir bandang. Penanganan gempa terkini dinilai lebih kompleks karena dampaknya tersebar di berbagai wilayah Nagekeo dan turut dirasakan kabupaten lain di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan kerentanan sistemik kawasan tersebut terhadap multi-bencana, yang memerlukan pendekatan mitigasi komprehensif. Berdasarkan temuan lapangan, beberapa indikator kerawanan teridentifikasi, antara lain:
- Kejadian gempa bumi signifikan dalam dua tahun berturut-turut yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur publik dan permukiman.
- Banjir bandang yang melanda wilayah Nagekeo kurang dari setahun sebelum gempa terakhir, memperkuat pola siklus bencana tahunan.
- Dampak gempa yang meluas ke kabupaten tetangga, seperti Ngada dan Ende, menunjukkan perlunya koordinasi lintas wilayah dalam penanganan darurat.
- Keterbatasan akses logistik dan fasilitas penampungan di daerah terdampak, terutama di kawasan perbukitan dan pesisir.
Rekomendasi Tata Ruang dan Penguatan Kapasitas Penanganan Darurat
Rekomendasi tata ruang dan relokasi dari Badan Geologi nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan mitigasi bencana dan penataan permukiman. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fasilitas penanganan darurat, termasuk kendaraan operasional, tandon air, terpal, dan tenda pengungsian. Langkah ini merepresentasikan upaya integratif antara pemetaan kerawanan ilmiah dan kebutuhan logistik darurat untuk membangun ketahanan wilayah. Selain itu, rencana relokasi akan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi, dengan menyediakan lahan alternatif yang telah diverifikasi aman dari ancaman gempa dan banjir.
Catatan strategis bagi Pemerintah Daerah: Implementasi rekomendasi tata ruang dan relokasi harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan regulasi daerah tentang zona rawan bencana, pembentukan tim siaga bencana permanen di tingkat kecamatan, serta pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi dan tempat pengungsian. Kolaborasi dengan Badan Geologi dan BPBD Provinsi NTT perlu diperkuat untuk memastikan kelanjutan pemantauan kerawanan dan respons cepat.
