Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menetapkan status kekeringan di 15 kabupaten/kota akibat musim kemarau yang berkepanjangan hingga Oktober 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan data terkini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, yang mencatat sebanyak 120 desa di 68 kecamatan mengalami krisis air bersih. Wilayah terdampak meliputi daerah-daerah yang tersebar di sepanjang pesisir utara hingga selatan Jawa Timur, serta seluruh Kabupaten di Pulau Madura. PT Perhutani dan Perum Jasa Tirta dilibatkan untuk mendukung pasokan air melalui mobil tangki guna memenuhi kebutuhan dasar warga.
Dampak Kekeringan dan Respons Pemerintah Daerah
BPBD Jawa Timur telah menyalurkan rata-rata 680 ribu liter air bersih per hari ke daerah-daerah terdampak. Meskipun sumber air alternatif seperti sumur dalam dan embung mulai dioperasikan, sebagian besar mengalami pengeringan akibat penurunan debit muka air tanah hingga 12 meter. Di Kabupaten Pacitan, krisis air turut memicu gagal panen padi seluas 2.300 hektare. Sebagai respons, pemerintah daerah setempat menetapkan kebijakan tanam ulang menggunakan varietas padi tahan kering untuk meminimalkan kerugian sektor pertanian.
Dinas Sosial Jawa Timur memberikan bantuan tunai dan paket bahan pangan bagi warga terdampak, sementara BPBD terus mengoordinasikan pengiriman air ke daerah yang sudah dua bulan tanpa hujan. Rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak telah disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan penyakit akibat kurangnya air bersih, seperti diare dan demam berdarah.
Berikut rincian 15 kabupaten/kota yang menetapkan status kekeringan di Jawa Timur:
- Kabupaten Bojonegoro
- Kabupaten Tuban
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Trenggalek
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Sampang
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Sumenep
Prediksi Cuaca dan Langkah Mitigasi Strategis
Ahli klimatologi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa hujan baru akan mulai turun pada awal November. Hal ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam merencanakan distribusi air jangka pendek serta mempercepat perbaikan infrastruktur air baku. Menghadapi musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah di Jawa Timur perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi risiko bencana kekeringan.
Langkah strategis yang direkomendasikan meliputi optimalisasi embung dan sumur resapan, percepatan rehabilitasi jaringan irigasi, serta penerapan sistem peringatan dini berbasis data cuaca. Selain itu, diversifikasi tanaman pangan dengan varietas tahan kering perlu diperluas untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah rawan. Dengan prediksi hujan yang baru turun pada November, distribusi air bersih secara mobile harus terus diintensifkan guna memenuhi kebutuhan dasar warga hingga pemulihan kondisi normal.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: mengingat prediksi hujan baru turun pada November, prioritas utama saat ini adalah memastikan kelangsungan pasokan air bersih ke desa-desa yang telah mengalami krisis air selama dua bulan terakhir. Penguatan koordinasi antara BPBD, Dinas Sosial, dan Perum Jasa Tirta menjadi kunci, serta percepatan pembangunan embung dan sumur resapan di titik-titik rawan kekeringan. Langkah antisipatif ini perlu diintegrasikan dengan sistem peringatan dini cuaca agar respons terhadap fase kritis kekeringan dapat dilakukan secara tepat dan efektif.
