Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, pada hari Rabu melakukan peninjauan langsung ke titik-titik tanggul sungai yang terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Kunjungan ini difokuskan pada pemetaan kondisi lapangan dan identifikasi langkah penanganan darurat di lokasi strategis, yakni tanggul Sungai Krueng Meureudu, Desa Dayah Usen, dan tanggul Sungai Alue Keutapang.
Dampak Banjir Susulan terhadap Infrastruktur dan Rehabilitasi
Dalam peninjauan tersebut, Tito Karnavian menyampaikan bahwa fenomena banjir susulan menjadi hambatan serius bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Ia menjelaskan, curah hujan yang tetap tinggi—bahkan saat memasuki musim kemarau—telah menyebabkan banjir berulang di sejumlah daerah di Aceh. Akibatnya, infrastruktur tanggul dan drainase yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan, sementara permukiman warga yang telah dibersihkan dari lumpur kembali terendam material sisa banjir. Kondisi ini memperlambat proses pemulihan dan meningkatkan risiko kerawanan bagi masyarakat setempat.
Berdasarkan data yang dihimpun Satgas PRR, tercatat sebanyak 137 sungai di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—mengalami sedimentasi dengan panjang sungai terdampak yang beragam. Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu wilayah dengan prioritas tinggi mengingat letaknya yang berada di aliran Sungai Krueng Meureudu dan Sungai Alue Keutapang yang rentan meluap. Data agregat ini menjadi indikator kerawanan wilayah yang memerlukan intervensi segera guna mencegah kerugian lebih lanjut.
Langkah Penanganan dan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak
Menghadapi situasi ini, Tito menegaskan pentingnya pembangunan tanggul baru dan pengerukan sungai secara masif. Ia menekankan bahwa upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI, tetapi juga dapat melibatkan mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga melalui sistem kontrak kerja sama (KPBU) atau lembaga swadaya masyarakat. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah.
- Lokasi prioritas rehabilitasi: tanggul Sungai Krueng Meureudu dan Sungai Alue Keutapang, Kabupaten Pidie Jaya.
- Total sungai terdampak sedimentasi di tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar): 137 sungai.
- Bantuan yang disalurkan: kendaraan water supply multifungsi, pompa air, dan bantuan tunai untuk masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Tito juga menyerahkan bantuan langsung berupa kendaraan water supply multifungsi, pompa air portable, serta bantuan tunai kepada warga terdampak banjir susulan di Pidie Jaya. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih dan pengelolaan air genangan, selama proses rehabilitasi berjalan.
Catatan Strategis untuk Pemerintah Daerah: Untuk mengantisipasi banjir susulan yang berpotensi berulang, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama Pemerintah Provinsi Aceh perlu segera menyusun rencana kontinjensi berbasis data curah hujan dan pemetaan sedimentasi sungai. Rekomendasi utama meliputi percepatan pengerukan sungai prioritas dan pembangunan tanggul baru dengan sistem kerja sama multi-pihak guna memastikan keberlanjutan rehabilitasi dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
