Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami eskalasi signifikan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan satelit, sebanyak 383 titik panas (hotspot) terdeteksi, seluruhnya terkonsentrasi di Kecamatan Dusun Selatan, khususnya di kawasan lahan gambut Desa Madara. Kapolres Barito Selatan AKBP Eko Mardianto memimpin langsung operasi pemadaman yang melibatkan Tim Karhutla Terpadu dari BPBD, TNI, Manggala Agni, KPHL, dan relawan kebencanaan. Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap memburuknya kondisi bencana lingkungan di wilayah tersebut.
Eskalasi Karhutla dan Penurunan Kualitas Udara di Barito Selatan
Kebakaran gambut yang tidak terkendali telah menyebabkan penurunan kualitas udara secara ekstrem di Barito Selatan. Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) per 9 Oktober menunjukkan konsentrasi partikulat masuk dalam kategori 'Berbahaya' bagi kesehatan masyarakat. Kepala BPBD Barito Selatan, Agus In'yulius, menyatakan bahwa kabut asap pekat bersumber dari karhutla lokal dan diperparah oleh pergerakan angin dengan kecepatan 1,8–9,3 km/jam. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan pernapasan akut dan iritasi mata bagi warga, khususnya di Desa Madara dan sekitarnya. Pemerintah daerah telah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Berikut rincian data kualitas udara dan parameter lingkungan:
- Konsentrasi PM10: 1.000 µg/m³ (kategori Berbahaya)
- Konsentrasi PM2.5: 659 µg/m³ (kategori Berbahaya)
- Kecepatan angin: 1,8–9,3 km/jam memperparah sebaran asap
- Wilayah terdampak: Kecamatan Dusun Selatan, khususnya Desa Madara
Kendala Operasional dan Upaya Tanggap Darurat Pemerintah Daerah
Proses pemadaman karhutla di Barito Selatan menghadapi kendala serius akibat karakteristik lahan gambut yang kering dan tebal. Jarak sumber air terdekat mencapai 5 kilometer dari titik api, sehingga suplai air untuk pemadaman darat menjadi terbatas. Selain itu, tim di lapangan masih menyelidiki pemicu kebakaran yang diduga mengandung unsur kelalaian hingga kesengajaan. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak, operasi tanggap darurat Tahap III akan diperkuat dengan patroli terpadu hingga 2 November 2026. Langkah ini bertujuan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan gangguan kesehatan masyarakat yang semakin akut. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin ketersediaan sumber daya, terutama water bombing dan modifikasi cuaca, saat kondisi darurat seperti ini.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan direkomendasikan untuk mengintensifkan program pencegahan karhutla berbasis desa, termasuk pembangunan sekat kanal dan pengelolaan air gambut secara terpadu. Penguatan sistem peringatan dini melalui pemantauan hotspot satelit secara real-time serta peningkatan kapasitas relawan pemadam di tingkat kecamatan juga mendesak dilakukan. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dan BNPB perlu diperkuat guna menjamin respons cepat pada setiap musim kemarau, sehingga risiko bencana lingkungan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
