Kajian ilmiah terbaru yang disusun oleh Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (Pusgen) bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa 18 ibu kota kabupaten/kota di wilayah administratif Pulau Sulawesi teridentifikasi berada dalam zona bahaya gempa dan tsunami dengan kategori tinggi. Analisis ini didasarkan pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2026, yang memberikan basis data presisi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan mitigasi berbasis risiko dan tata kelola wilayah teritorial.
Pemetaan Kerawanan dan Parameter Geologi Dominan
Kajian yang dipaparkan oleh Dr. Sri Widiyantoro selaku Koordinator Pusgen memetakan wilayah dengan tingkat bahaya mencapai skala VIII-IX Modified Mercalli Intensity (MMI). Wilayah dengan kerawanan kritis ini secara dominan dilintasi oleh struktur sesar aktif utama, yaitu Sesar Palu Koro dan Sesar Matano. Pemodelan seismotektonik tiga dimensi, didukung oleh data historis gempa 120 tahun dan pemantauan geodesi GPS, menghasilkan klasifikasi kerawanan yang detail sebagai dasar ilmiah bagi pemerintah daerah. Berikut adalah daftar ibu kota kabupaten/kota dengan tingkat bahaya paling kritis berdasarkan kajian tersebut:
- Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
- Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
- Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
- Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah
Hasil peta bahaya ini menjadi acuan presisi bagi pemerintah daerah di Sulawesi dalam menyusun kebijakan penataan ruang, rencana kontinjensi bencana, dan program penguatan infrastruktur wilayah terhadap ancaman gempa.
Proyeksi Ancaman Tsunami dan Implikasi Tata Ruang Pesisir
Analisis yang dilakukan tidak hanya terbatas pada potensi guncangan gempa, tetapi juga mencakup ancaman ikutan berupa tsunami. Skenario gempa megathrust di Selat Makassar dengan magnitudo 8,5 menunjukkan dampak signifikan terhadap kawasan pesisir di Sulawesi. Waktu tempuh gelombang tsunami diperkirakan hanya 15 hingga 25 menit ke wilayah pesisir seperti Mamuju, Majene, dan Parepare, sehingga menyisakan waktu tanggap darurat yang sangat terbatas. Proyeksi ketinggian gelombang maksimum mencapai 4 hingga 7 meter, dengan potensi amplifikasi yang lebih besar di teluk sempit seperti Teluk Palu dan Teluk Tomini akibat morfologi pantai.
Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera menyusun peta bahaya mikrozonasi perkotaan berskala detail 1:10.000. Peta ini sangat krusial untuk penataan ruang kawasan permukiman, perlindungan infrastruktur vital, dan perencanaan jalur evakuasi vertikal yang efektif di wilayah teritorial masing-masing.
Rekomendasi teknis dari kajian ini mencakup dua aksi prioritas strategis bagi pemerintah daerah di wilayah terdampak. Pertama, percepatan penerapan dan penegakan standar bangunan tahan gempa secara ketat, khususnya untuk gedung pemerintahan dan fasilitas pendidikan yang tersebar di 680 kelurahan yang dikategorikan rawan. Kedua, penyelenggaraan pelatihan dan simulasi evakuasi secara rutin dan terstruktur bagi aparatur daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan temuan peta bahaya ini secara langsung ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam sistem peringatan dini terpadu.
