Palembang — Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi terkait menetapkan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, sebagai prioritas utama penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk sepekan ke depan. Penetapan tersebut disepakati dalam Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Palembang pada 2 Oktober 2026. Dalam laporan teritorial, OKI diposisikan sebagai fokus intervensi karena tingginya aktivitas titik api serta dampak lintas wilayah yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi antarinstansi.
Indikator Kerawanan Udara dan Penetapan Prioritas Wilayah
Rapat menilai kondisi di OKI bukan semata persoalan lokal. Tingginya aktivitas titik api menjadi indikator utama dalam pemetaan kerawanan udara, terutama ketika massa asap bergerak menuju Kota Palembang dan menurunkan kualitas udara perkotaan. Atas dasar itu, penetapan prioritas wilayah diarahkan untuk memusatkan sumber daya pemadaman dan pemantauan pada area yang paling terdampak. Data hasil evaluasi mencakup:
- Wilayah prioritas: Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.
- Masa penanganan: sepekan ke depan berdasarkan hasil rapat evaluasi 2 Oktober 2026.
- Indikator kerawanan: tingginya aktivitas titik api di wilayah OKI.
- Dampak langsung: penurunan kualitas udara dan kabut asap di Kota Palembang.
- Forum koordinasi: Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Palembang.
Dengan indikator tersebut, kebakaran lahan di OKI diposisikan sebagai urusan lintas wilayah, bukan semata bencana lokal. Pemetaan kerawanan udara menjadi dasar bagi instansi gabungan untuk menentukan skala respons, lokasi pemadaman, serta kebutuhan pemantauan harian di lapangan.
Penguatan Penanganan Terpadu dan Antisipasi Dampak Kesehatan
Untuk menekan perluasan kebakaran lahan, rapat menyepakati penguatan penanganan terpadu. Langkah yang diambil mencakup pengerahan helikopter untuk water bombing pada titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan, serta penguatan posko terpadu dengan penambahan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Penambahan personel diarahkan agar pemantauan dan pemadaman berlangsung lebih cepat dan terukur.
Koordinasi lintas sektor juga ditingkatkan dengan melibatkan perusahaan pemegang konsesi lahan. Selain itu, disiapkan antisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan layanan kesehatan gratis 24 jam dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personel lapangan. Kepala Operasi (Karo Ops) Polda Sumsel Kombes Pol. Muhammad Anis Prasetio menegaskan komitmen untuk mempercepat pemadaman sekaligus melindungi kesehatan masyarakat. Pernyataan itu menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pada perlindungan warga dan personel di lapangan.
Catatan strategis: Pemerintah daerah perlu mempertahankan kesiapsiagaan posko terpadu, memperkuat koordinasi dengan pemegang konsesi lahan, dan memastikan informasi titik api serta kualitas udara tersampaikan secara berkala kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten OKI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga disarankan menetapkan ambang batas peringatan dini kualitas udara yang terhubung dengan keputusan pembatasan aktivitas warga, sehingga pemetaan kerawanan udara dapat langsung diterjemahkan menjadi tindakan administratif di tingkat daerah.
