Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah mengaktifkan respons terpadu menyusul keputusan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Merapi ke level 'Siaga' efektif 31 Mei 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman (DIY) dan BPBD Kabupaten Magelang (Jateng) segera mengimplementasikan skema evakuasi terbaru sebagai antisipasi peningkatan aktivitas vulkanik yang mengindikasikan potensi erupsi dalam waktu singkat.
Basis Data dan Pemetaan Zona Kerawanan
Peningkatan status menjadi level 'Siaga' ditetapkan berdasarkan analisis ilmiah yang mencakup tiga parameter utama: peningkatan aktivitas seismik, deformasi tubuh gunung, serta observasi visual dari seluruh pos pengamatan. Pemetaan zona kerawanan telah diperbarui dan disosialisasikan kepada seluruh kepala desa dan perangkat daerah terkait. Wilayah dengan kategori risiko tinggi difokuskan pada dua wilayah administratif:
- Kabupaten Sleman (DIY): Kecamatan Cangkringan, Pakem, dan Turi.
- Kabupaten Magelang (Jateng): Kecamatan Dukun dan Sawangan.
Estimasi data penduduk yang berada dalam zona bahaya dan harus diprioritaskan dalam evakuasi jika terjadi erupsi besar mencapai sekitar 11.000 jiwa di kedua kabupaten. Data ini menjadi acuan utama dalam penyusunan skema tanggap darurat.
Skema Evakuasi Terintegrasi dan Sistem Peringatan Dini
Skema evakuasi terbaru yang dipersiapkan kedua BPBD kabupaten dirancang berdasarkan analisis kondisi terkini dan data kepadatan penduduk tahun 2026. Rangkaian persiapan mencakup beberapa elemen kunci:
- Penempatan dan verifikasi titik kumpul (assembly point) yang telah diperbarui.
- Penetapan rute evakuasi alternatif akibat perubahan kondisi infrastruktur jalan.
- Koordinasi operasional dengan TNI dan Polri untuk pengamanan logistik, aset, dan jalur evakuasi.
- Aktivasi sistem peringatan dini berbasis sirene dan pesan broadcast yang terpasang di 45 dusun yang dikategorikan rawan.
Langkah-langkah teknis ini diintegrasikan dalam satu komando untuk memastikan respons yang terukur dan menghindari disinformasi di tengah masyarakat.
Koordinasi pemantauan juga ditingkatkan secara signifikan. BPBD kedua kabupaten akan berkoordinasi secara intensif dengan PVMBG untuk mendapatkan update data aktivitas gunung api setiap 6 jam. Data real-time ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan operasional, mulai dari status siaga hingga kemungkinan peningkatan ke level 'Awas' dan pelaksanaan evakuasi wajib.
Secara strategis, upaya kesiapsiagaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi potensi korban jiwa, tetapi juga menjaga stabilitas wilayah dan meminimalkan gangguan sosial-ekonomi yang dapat timbul pasca-bencana. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarsektor, memastikan ketersediaan anggaran kontinjensi, serta melakukan simulasi secara berkala untuk menguji efektivitas skema evakuasi dan kesiapan logistik di titik pengungsian.
