Pemerintah Kabupaten Poso melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi pencegahan radikalisme di Aula Kantor Bupati Poso, Minggu. Rapat yang dihadiri Kapolres Poso, Dandim 1307 Poso, Ketua Pengadilan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Poso ini memfokuskan pembahasan pada penguatan peran pemerintah desa dalam deteksi dini kelompok rentan radikalisasi di Kecamatan Lore Utara dan Lore Timur.
Poso memiliki catatan historis sebagai wilayah yang pernah menjadi episentrum konflik horizontal. Karena itu, langkah pencegahan radikalisme menjadi prioritas Forkopimda dalam menjaga kondusivitas keamanan teritorial. Bupati Poso, Kaharudin, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama menghadapi potensi gangguan keamanan. “Poso adalah daerah yang pernah menjadi episentrum konflik. Kita tidak boleh lengah. Data dari desa harus menjadi basis perencanaan pencegahan,” ujarnya.
Penguatan Desa sebagai Garda Terdepan Deteksi Dini Radikalisme
Rapat koordinasi ini menyepakati pembentukan tim kewaspadaan dini di setiap kecamatan. Tim tersebut akan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Langkah ini diambil untuk mempercepat identifikasi potensi penyebaran paham radikal di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah yang pernah menjadi kantong konflik.
- Wilayah prioritas pemetaan: Kecamatan Lore Utara dan Lore Timur
- Indikator kerawanan: aktivitas jaringan radikal dan penyebaran paham melalui media sosial
- Unsur yang dilibatkan: Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, tokoh masyarakat
Melalui tim ini, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan aktivitas jaringan radikal serta memantau penyebaran paham yang memanfaatkan platform digital. Kapolres Poso, AKBP Ricoid Dolfi, menyatakan pihaknya terus meningkatkan patroli siber dan menggelar pertemuan rutin dengan tokoh agama di wilayah rawan. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan ruang gerak kelompok radikal.
Deradikalisasi Berbasis Masyarakat dan Pembinaan Mantan Kombatan
Selain penguatan deteksi dini, pemerintah daerah akan menghidupkan kembali program deradikalisasi berbasis masyarakat. Program ini mencakup pembinaan kepada mantan kombatan yang telah berintegrasi dengan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memutus mata rantai radikalisasi sekaligus memperkuat kohesi sosial pascakonflik.
Forkopimda Poso menilai bahwa pendekatan kelembagaan desa dan keterlibatan tokoh agama merupakan kebutuhan strategis. Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan elemen masyarakat, deteksi dini radikalisme dapat berjalan lebih efektif. Data yang dihimpun dari desa akan menjadi dasar perencanaan program pencegahan yang tepat sasaran.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan program tim kewaspadaan dini melalui dukungan anggaran dan pelatihan kapasitas bagi perangkat desa. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas patroli siber dan pembinaan mantan kombatan harus dilakukan agar upaya pencegahan radikalisme di Poso berjalan optimal dan akuntabel.
