Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, kembali menjadi sorotan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan operasi keamanan. Berdasarkan laporan warga yang diterima media, pada Senin dini hari, 12 Oktober 2026 pukul 02.30–03.00 WIT, aparat keamanan Indonesia mendatangi pemukiman warga sipil di kawasan Gereja GIDI Jemaat Sion, Kali Merah, Distrik Dekai. Dua warga sipil, Ernes Wepsa dan Natan Well, diduga ditangkap paksa di dalam rumahnya dan mengalami tindakan penganiayaan yang berujung pada kematian. Peristiwa ini menambah catatan kerawanan keamanan di Kabupaten Yahukimo yang membutuhkan klarifikasi resmi dari aparat berwenang.
Kronologi Kejadian dan Indikator Kerawanan di Distrik Dekai
Kronologi yang dihimpun dari laporan warga yang identitasnya dirahasiakan menggambarkan situasi yang mencekam. Aparat keamanan tiba di lokasi sekitar pukul 02.30 WIT dan langsung menuju kediaman para korban. Proses penganiayaan berlangsung hingga pukul 03.00 WIT, kemudian disusul sembilan kali suara tembakan dari arah pemukiman. Berikut rincian kronologi dan indikator kerawanan yang teridentifikasi:
- Lokasi kejadian: Kawasan Gereja GIDI Jemaat Sion, Kali Merah, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
- Korban: Ernes Wepsa dan Natan Well, keduanya warga sipil yang berada di dalam rumahnya saat insiden.
- Waktu insiden: 12 Oktober 2026, pukul 02.30–03.00 WIT.
- Modus dugaan: Penangkapan di tempat tinggal, penganiayaan, dan dilanjutkan dengan penembakan sembilan kali.
- Status saksi: Laporan berasal dari warga yang identitasnya tidak dipublikasikan karena alasan keamanan.
Peristiwa ini terjadi di kawasan padat pemukiman, sehingga berpotensi menimbulkan trauma kolektif bagi masyarakat sipil di Distrik Dekai. Kondisi ini memperkuat kebutuhan mendesak akan transparansi prosedur operasi keamanan yang dilakukan aparat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Kabupaten Yahukimo. Kejelasan status hukum para korban, dasar penangkapan, serta alur penanganan pasca-insiden menjadi pertanyaan yang harus segera dijawab oleh pihak berwenang.
Catatan Strategis bagi Pemerintah Daerah Papua Pegunungan
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan diharapkan tidak hanya mengejar target operasional, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi warga sipil. Rangkaian dugaan pelanggaran HAM di Yahukimo ini merupakan pengingat bahwa kegiatan keamanan di daerah rawan harus berpegang pada protokol baku dan prinsip proporsionalitas. Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu mempertimbangkan rekomendasi berikut:
- Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, komisi HAM, serta tokoh masyarakat adat setempat.
- Melakukan pendataan dan evakuasi psikososial bagi keluarga korban serta masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
- Memprioritaskan distribusi informasi yang akurat dan terbuka kepada publik.
Langkah tersebut menjadi penting agar operasi keamanan di Kabupaten Yahukimo tidak menimbulkan resistensi baru dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan keamanan di wilayah rawan seperti Papua Pegunungan.
