Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menyiagakan sebanyak 3.000 personel gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air (SDA), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) untuk mengantisipasi potensi banjir rob serta genangan akibat kenaikan pasang air laut di wilayah pesisir utara Jakarta. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota pada Jumat (23/10/2026). Adapun wilayah prioritas meliputi Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Koja, Cilincing, Marunda, serta sebagian Kelurahan Kamal Muara. Seluruh personel akan ditempatkan di titik-titik rawan guna memastikan respons cepat terhadap setiap laporan genangan.
Pemetaan Kerawanan dan Kesiapsiagaan Infrastruktur
Berdasarkan data pemetaan yang dirilis BPBD DKI Jakarta, tercatat sebanyak 326 rukun warga (RW) di wilayah pesisir dan sekitarnya masuk dalam kategori rawan tergenang saat hujan deras dan pasang maksimum. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya kenaikan muka air laut antara 15 hingga 25 sentimeter pada periode 23 hingga 28 Oktober 2026. Menyikapi hal tersebut, sebanyak 17 titik polder di sepanjang pantai utara Jakarta akan dikeringkan secara terjadwal. Posko siaga banjir di tingkat kecamatan telah diinstruksikan untuk beroperasi selama 24 jam dan terintegrasi dengan Pusat Data Operasional Jakarta guna mempercepat koordinasi dan distribusi informasi.
Secara infrastruktur, Dinas SDA DKI Jakarta menyiagakan sejumlah peralatan pendukung utama, antara lain:
- 478 unit pompa stasioner yang tersebar di berbagai lokasi strategis;
- 14 unit pompa apung yang siap dioperasikan di area polder dan saluran primer;
- perangkat pendukung seperti pintu air dan tanggul sementara di titik-titik kritis pesisir.
Kesiapsiagaan pompa ini menjadi kunci dalam mengendalikan debit air dan mencegah meluasnya genangan di permukiman padat penduduk. Langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sistem drainase perkotaan di kawasan pesisir yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir rob.
Evaluasi Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta 2030
Kepala BPBD DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh lurah dan camat di wilayah pesisir untuk segera menyiapkan data kependudukan yang memuat jumlah warga rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Data ini diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi jika terjadi situasi darurat. Langkah ini juga merupakan bagian dari rekomendasi yang akan menjadi bahan evaluasi terhadap Masterplan Pengendalian Banjir Jakarta 2030, khususnya dalam penanganan banjir rob di daerah pesisir yang semakin sering terjadi seiring kenaikan muka air laut dan perubahan iklim.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu terus mengoptimalkan sinergi lintas instansi, termasuk penguatan sistem drainase perkotaan dan peningkatan kapasitas tampung waduk serta embung di kawasan pesisir. Selain itu, pendataan warga rentan dan pengoperasian posko siaga secara berkelanjutan menjadi kunci kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir rob di masa mendatang. Rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pengendalian banjir di wilayah pesisir Ibukota.
