Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi meningkatkan status kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam longsor di wilayahnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pengaktifan posko tanggap darurat di 10 kabupaten yang teridentifikasi sebagai daerah rawan gerakan tanah. Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Sulawesi Selatan diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi dalam beberapa hari ke depan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya longsor. Kesepuluh kabupaten yang menjadi prioritas meliputi Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Enrekang.
Pemetaan Kerawanan dan Kesiapsiagaan di Sepuluh Kabupaten
Berdasarkan data pemetaan kerawanan bencana yang dirilis BPBD Sulsel, kesepuluh kabupaten tersebut memiliki karakteristik topografi perbukitan dengan lereng curam serta jenis tanah yang rentan terhadap pergerakan saat jenuh air. Setiap posko telah dilengkapi peralatan standar penanggulangan darurat, logistik dasar, dan tim reaksi cepat yang siap diterjunkan ke lokasi terdampak. Berikut adalah rincian zona rawan longsor di masing-masing kabupaten:
- Kabupaten Bulukumba: zona rawan tinggi di Kecamatan Bontobahari dan Gantarang.
- Kabupaten Sinjai: kawasan perbukitan di Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Tengah.
- Kabupaten Bone: sejumlah kecamatan di lereng Gunung Latimojong.
- Kabupaten Maros: wilayah Taman Nasional Bantimurung dan sekitarnya.
- Kabupaten Pangkep: daerah perbukitan di Kecamatan Balocci dan Tondong Tallasa.
- Kabupaten Barru: kawasan lereng di Kecamatan Tanete Riaja.
- Kabupaten Soppeng: daerah berbukit di Kecamatan Marioriawa.
- Kabupaten Wajo: wilayah perbukitan di Kecamatan Keera dan Maniang Pajo.
- Kabupaten Sidrap: kawasan lereng di Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa.
- Kabupaten Enrekang: daerah pegunungan dengan kemiringan tinggi.
Kepala BPBD Sulsel, Andi Mappangara, menyatakan bahwa setiap posko juga berfungsi sebagai pusat koordinasi antara BPBD kabupaten, dinas terkait, dan relawan kebencanaan. Informasi perkembangan cuaca dan kondisi lereng dipantau secara real-time melalui sistem peringatan dini yang terintegrasi. Masyarakat diimbau untuk melaporkan tanda-tanda awal pergerakan tanah, seperti retakan pada permukaan tanah, kemiringan pohon, atau aliran air yang tiba-tiba berubah.
Koordinasi dan Mitigasi Berbasis Risiko di Sulawesi Selatan
Langkah BPBD Sulsel ini merupakan bagian dari implementasi mitigasi bencana berbasis risiko yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan memetakan secara spesifik daerah rawan longsor dan menyiagakan posko, respons terhadap bencana alam diharapkan dapat lebih cepat, tepat sasaran, dan meminimalisasi korban jiwa serta kerusakan material. BPBD juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah evakuasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi longsor.
Sebagai catatan strategis, Pemerintah Daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini, dan mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan tentang mitigasi bencana. Pemantauan secara berkala terhadap kondisi lereng dan curah hujan perlu dioptimalkan guna mengantisipasi peningkatan risiko di wilayah rawan longsor di Sulawesi Selatan. Dengan kesiapsiagaan yang matang, dampak bencana alam dapat diminimalkan secara signifikan.
