Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah telah memetakan sebanyak 15 kabupaten/kota di kawasan Pesisir Utara (Pantura) yang rawan mengalami banjir rob hingga awal tahun 2027. Pemetaan ini dilaksanakan berdasarkan data pasang surut air laut dan penurunan muka tanah terkini yang diperbarui secara berkala. Kepala BPBD Jawa Tengah dalam keterangannya menyebutkan bahwa ketinggian rob berpotensi mencapai 1,8 meter di pesisir Kota Semarang bagian timur, yang menuntut kesiapsiagaan maksimal dari pemerintah kabupaten/kota terdampak.
Rincian Wilayah Terdampak Pemetaan Kerawanan Banjir Rob
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa wilayah yang masuk kategori rawan rob meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Grobogan, Rembang, Pati, Pekalongan, dan Pemalang. Selain ketujuh daerah itu, BPBD terus menyempurnakan data untuk delapan kabupaten/kota lainnya yang berada di jalur Pantura. Faktor utama yang memperparah ancaman rob adalah kombinasi pasang maksimum air laut dan laju penurunan muka tanah yang signifikan, khususnya di Semarang bagian timur dan wilayah pesisir lainnya.
Indikator kerawanan yang digunakan dalam pemetaan meliputi:
- Ketinggian genangan rob yang berpotensi mencapai 1,8 meter di pesisir Kota Semarang bagian timur.
- Sebanyak 23 kelurahan di Kecamatan Semarang Utara dan Tugu yang masuk kategori siaga darurat rob.
- Sepuluh titik prioritas penanganan darurat yang telah diidentifikasi di sepanjang pesisir Pantura Jawa Tengah.
Langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD dan dinas terkait telah menyiapkan pompa mobile serta tanggul darurat untuk sepuluh titik prioritas yang rawan terdampak. Di Kota Semarang, instalasi pompa di Kali Banjir Kanal Timur (BKT) dan Saluran Banjir Kanal Timur akan dioperasikan selama 24 jam penuh pada periode puncak pasang. Masyarakat pesisir diimbau untuk mengamankan dokumen kependudukan dan bersiap mengungsi ke rumah warga yang lebih aman saat kondisi puncak rob.
Untuk memastikan respons yang cepat, data pemetaan dari BPBD Jawa Tengah akan diperbarui setiap pekan guna mendukung pengambilan keputusan darurat oleh para bupati dan wali kota. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mitigasi struktural yang terpadu antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Pantura. Inovasi sistem pemantauan dan pengendalian banjir rob dikedepankan untuk menekan kerugian sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah diharapkan untuk terus menggencarkan investasi infrastruktur mitigasi rob, seperti peningkatan sistem drainase, penguatan tanggul laut, serta penataan ruang di wilayah pesisir. Pemutakhiran data kerawanan secara mingguan yang dilakukan BPBD menjadi instrumen penting dalam perencanaan penanggulangan jangka menengah. Sinergi dan koordinasi lintas kabupaten/kota di sepanjang Pantura menjadi kunci sukses mengurangi risiko bencana banjir rob di Jawa Tengah.
