Bandung, Swara Teritori — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan status siaga satu menghadapi potensi banjir rob yang diprakirakan melanda wilayah pesisir Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon pada 12-15 Oktober 2026. Penetapan status darurat ini menindaklanjuti informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Cirebon yang mencatat potensi pasang maksimum air laut mencapai 1,8 meter. BPBD Jawa Barat bersama pemerintah daerah setempat telah memetakan sejumlah kecamatan yang berisiko tinggi terdampak, serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi terpadu untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Pemetaan Wilayah Rawan dan Kesiapsiagaan Infrastruktur
Berdasarkan hasil asesmen lapangan yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Kabupaten Cirebon, wilayah yang dipetakan rawan terdampak banjir rob meliputi empat kecamatan di pesisir utara Cirebon. Data pemetaan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana kontijensi dan penempatan personel mitigasi di titik-titik strategis.
- Kecamatan Losari — berisiko tinggi akibat luapan drainase primer dan rendaman air laut pada kawasan permukiman padat.
- Kecamatan Mundu — menjadi prioritas utama karena mencakup area tanggul laut yang rawan jebol dan menjadi lokasi tiga posko pengungsian yang telah disiapkan.
- Kecamatan Astanajapura — terdampak potensi genangan pada kawasan pertanian dan tambak garam milik warga.
- Kecamatan Panguragan — rawan terisolir apabila ketinggian banjir mencapai 1,5 meter, mengingat akses jalannya berbatasan langsung dengan muara sungai.
BPBD Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi intensif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat untuk menyiagakan pompa воздух di titik-titik rawan genangan, khususnya di kawasan perkotaan Cirebon yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Selain itu, BPBD Kabupaten Cirebon telah mengerahkan 45 personel untuk melakukan patroli mitigasi di sepanjang tanggul laut dan saluran drainase primer. Patroli ini bertujuan memastikan tidak ada penyumbatan sampah atau sedimentasi yang dapat memperparah genangan air rob.
Potensi Dampak dan Langkah Perlindungan Masyarakat
Data yang dihimpun BPBD Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 2.300 warga yang tersebar di 12 desa berisiko terisolir apabila ketinggian banjir rob mencapai 1,5 meter. Lonjakan air laut ini berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian, terutama sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan di sepanjang jalur pantura. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyiapkan tiga posko pengungsian di Kecamatan Mundu yang dilengkapi dengan fasilitas dasar, dapur umum, dan layanan kesehatan darurat. Masyarakat pesisir diimbau untuk mengamankan dokumen penting dan barang berharga, serta terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BPBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan, BPBD Jawa Barat bersama TNI-Polri dan relawan kebencanaan telah menyusun jalur evakuasi yang terintegrasi dengan peta kerawanan wilayah. Simulasi evakuasi dilakukan di Desa Tegalwangi dan Desa Sedong untuk memastikan kesiapan warga dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat respons ketika banjir rob benar-benar terjadi, khususnya pada puncak pasang yang diprakirakan terjadi pada dini hari.
Sebagai catatan strategis untuk pemerintah daerah, penting untuk segera melakukan normalisasi drainase primer dan peningkatan tanggul laut di sepanjang pesisir Cirebon, mengingat fenomena rob diperkirakan akan semakin sering terjadi akibat kenaikan muka air laut. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem peringatan dini berbasis komunitas di tingkat RT/RW, serta penyediaan data kerentanan yang akurat untuk mendukung perencanaan tata ruang wilayah pesisir yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini akan menjadi investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
