Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Berton SP Panjaitan, melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Papua masih menghadapi kendala signifikan. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), total lahan terbakar di Papua mencapai 2.393 hektare. Kendala utama yang diungkap BNPB adalah kesulitan akses menuju lokasi kebakaran yang berada di daerah terpencil dengan kondisi geografis berat, sehingga proses pemadaman berjalan lambat dan penuh tantangan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah di Papua mengingat dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan, termasuk ancaman terhadap pemukiman masyarakat adat dan ekosistem pesisir.
Pemetaan Kerawanan Karhutla di Papua: Konsentrasi di Raja Ampat
Luas kebakaran yang tercatat tersebar di beberapa provinsi dan kabupaten, dengan sebaran sebagai berikut:
- Papua Barat Daya seluas 2.131 hektare, termasuk Kabupaten Raja Ampat yang terbakar sekitar 1.500 hektare dan TPA Makbon seluas 5 hektare.
- Papua Tengah seluas 100 hektare.
- Papua Selatan seluas 161 hektare yang meliputi Kota Sorong dan Merauke.
Data kerawanan ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir dan kepulauan seperti Raja Ampat menjadi titik rawan Karhutla di Papua. Kondisi geografis yang berat dan akses yang terbatas menyebabkan kesulitan bagi tim pemadam untuk menjangkau lokasi terbakar secara cepat. BPBD setempat telah melakukan pemantauan, namun jarak tempuh dan medan yang sulit menghambat respon tanggap darurat. Pemetaan kerawanan secara detail menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi titik-titik rawan yang memerlukan prioritas penanganan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi.
Kendala Akses dan Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Daerah
BNPB menyebutkan bahwa hujan telah mulai turun di beberapa titik di tiga provinsi terdampak, sehingga diharapkan dapat membantu meredam pergerakan api dan mengurangi dampak asap. Namun demikian, kesulitan akses tetap menjadi faktor kritis yang memperlambat pemadaman dan berpotensi memperluas kerusakan ekologis, termasuk ancaman terhadap pemukiman masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:
- Peningkatan infrastruktur akses dan sarana transportasi ke daerah terpencil agar mobilisasi tim dan peralatan pemadam lebih efisien.
- Penguatan sistem peringatan dini berbasis partisipasi masyarakat guna mendeteksi titik api sejak awal.
- Optimalisasi kerjasama lintas daerah antara BPBD provinsi dan kabupaten dalam berbagi sumber daya dan data pemetaan kerawanan.
Berdasarkan temuan ini, Pemerintah Daerah di Papua disarankan untuk menjadikan aksesibilitas wilayah sebagai prioritas dalam rencana kontingensi kebakaran. Pemetaan kerawanan secara detail serta penyiapan jalur evakuasi dan titik kumpul di kawasan adat sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, respon terhadap Karhutla di Papua dapat lebih cepat dan tepat sasaran, meminimalisir kerugian ekologis dan sosial yang lebih luas. Peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan BNPB menjadi kunci dalam mengatasi kendala akses dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.
