Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan signifikan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di wilayah pegunungan Provinsi Papua dan Papua Pegunungan sepanjang triwulan ketiga tahun 2026. Berdasarkan laporan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, jenis bencana yang dominan meliputi tanah longsor dan banjir bandang, dengan lonjakan kejadian mencapai 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, telah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan.
Analisis Kerawanan dan Faktor Pemicu di Wilayah Pegunungan Papua
Data BNPB mengidentifikasi bahwa Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, dan Intan Jaya menjadi wilayah dengan catatan kejadian tanah longsor dan banjir bandang tertinggi selama periode tersebut. Faktor pemicu utama adalah intensitas curah hujan tinggi yang tidak merata, ditambah dengan kerusakan tutupan vegetasi di lereng-lereng curam akibat aktivitas pembukaan lahan. Kondisi geologis wilayah pegunungan Papua yang labil secara alami turut memperparah kerentanan terhadap gerakan tanah. Berikut rincian wilayah terdampak dan indikator kerawanan:
- Kabupaten Jayawijaya: frekuensi longsor meningkat 35% akibat deforestasi di Distrik Wamena dan sekitarnya.
- Kabupaten Puncak Jaya: banjir bandang terjadi di daerah aliran sungai yang padat pemukiman, dengan kerusakan infrastruktur jalan.
- Kabupaten Intan Jaya: tanah longsor merusak lahan pertanian dan permukiman di beberapa kampung terpencil.
BNPB juga menekankan bahwa kerusakan tutupan vegetasi akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman menjadi faktor antropogenik yang mempercepat risiko bencana hidrometeorologi. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mempercepat pemetaan daerah rawan bencana (RB) skala detail di tingkat distrik dan kampung, guna mendukung perencanaan tata ruang yang lebih adaptif.
Upaya Mitigasi Terstruktur dan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah
Sebagai langkah mitigasi terstruktur, BNPB bersama pemerintah daerah mulai melaksanakan program pelatihan dan penyiapan komunitas siaga bencana di sejumlah kampung berisiko tinggi. Program ini mencakup pelatihan sistem peringatan dini sederhana berbasis kearifan lokal, penyusunan jalur evakuasi yang aman, serta penetapan lokasi titik kumpul. Pemerintah juga mendorong penerapan teknik konservasi tanah dan air oleh masyarakat, seperti pembuatan terasering dan penanaman vegetasi pengikat tanah di lahan pertanian pegunungan. Upaya ini bertujuan membangun ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang diproyeksikan masih tinggi hingga memasuki musim penghujan.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan RB skala detail harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Selain itu, pengawasan terhadap pembukaan lahan di lereng curam perlu diperketat melalui peraturan daerah tentang tata ruang. Sinergi antara BNPB, BPBD, dan pemerintah kabupaten/kota di Papua dan Papua Pegunungan menjadi kunci dalam menekan risiko tanah longsor dan banjir bandang ke depan.
