Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin, 2 November 2026, melaporkan bahwa secara nasional masih terdapat 742 hektare lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Laporan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Kalimantan Tengah mencatatkan luasan terbesar mencapai 351 hektare, disusul Papua Selatan 253 hektare, Sulawesi Tenggara 95 hektare, Kalimantan Barat 19 hektare, Nusa Tenggara Timur 16 hektare, dan Bangka Belitung 8 hektare. BNPB menekankan pentingnya pemetaan kerawanan wilayah untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di tingkat daerah.
Pemetaan Kerawanan Wilayah: Sebaran dan Luasan Terkini
Berdasarkan data BNPB, sebaran lahan terbakar menunjukkan variasi luasan antarprovinsi. Berikut rincian wilayah terdampak:
- Kalimantan Tengah: 351 hektare
- Papua Selatan: 253 hektare
- Sulawesi Tenggara: 95 hektare
- Kalimantan Barat: 19 hektare
- Nusa Tenggara Timur: 16 hektare
- Bangka Belitung: 8 hektare
Meskipun terjadi penurunan luasan di sejumlah wilayah dibandingkan hari sebelumnya, kondisi ini tetap memerlukan pemantauan ketat. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim hujan, potensi munculnya titik api baru masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh bara api di bawah permukaan yang belum sepenuhnya padam. Oleh karena itu, pemetaan kerawanan secara terus-menerus menjadi kunci dalam mengidentifikasi wilayah yang masih berpotensi mengalami karhutla.
Kesiapsiagaan dan Imbauan bagi Pemerintah Daerah
BNPB saat ini menyiagakan 54 armada udara untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla di berbagai wilayah rentan. Namun, keberhasilan penanganan juga sangat bergantung pada kesiapsiagaan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diimbau untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis pemetaan kerawanan, meningkatkan patroli terpadu, serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Khusus untuk Kalimantan Tengah, mengingat luasannya yang paling signifikan, perlu dilakukan langkah luar biasa seperti pembentukan pos komando lapangan dan koordinasi intensif dengan BNPB.
Catatan strategis bagi pemerintah daerah: integrasi data karhutla ke dalam rencana penanggulangan bencana daerah (RPBD) sangat mendesak. Pemetaan kerawanan bukan hanya alat deteksi, melainkan landasan dalam alokasi sumber daya, penentuan prioritas lokasi intervensi, dan pengembangan kebijakan berbasis risiko. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengoptimalkan teknologi pemantauan, diharapkan luasan kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan secara berkelanjutan, khususnya di Kalimantan Tengah dan provinsi rawan lainnya.
