Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga Selasa, 27 Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan masih meluas pada lahan seluas 1.566 hektare. Wilayah terdampak secara spesifik berada di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah seluas 1.140 hektare, Kalimantan Barat 391 hektare, dan Kalimantan Selatan 35 hektare. Kondisi ini menunjukkan kerawanan ekologis yang signifikan serta ancaman kabut asap lintas batas administratif yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kesehatan di daerah terdampak.
Pengerahan Personel dan Sumber Daya Penanggulangan
Penanganan karhutla saat ini diintensifkan dengan mengerahkan total 51.057 personel satuan tugas darat yang tersebar di empat provinsi prioritas. Rincian personel sebagai berikut:
- Kalimantan Tengah: 16.387 personel
- Kalimantan Barat: 14.458 personel
- Kalimantan Selatan: 7.927 personel
- Sumatera Selatan: 12.285 personel
Operasi modifikasi cuaca (OMC) juga turut dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan yang masih terbakar.
Dukungan Logistik dan Peralatan Pemadaman
Dukungan logistik dan peralatan pemadaman disalurkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Di Sumatera Selatan, BNPB mengerahkan tujuh motor trail, 17 pompa jinjing, dan delapan tangki fleksibel, sementara Kementerian Pertahanan memberikan 100 motor dan 20 ekskavator. Di Kalimantan Selatan, dukungan berupa 37 pompa jinjing dan 36 unit self-contained breathing apparatus (SCBA) dari BNPB, ditambah 49 pompa Honda dan 140 dus selang dari Kementerian Pertahanan serta 30 pompa dari Kementerian Pertanian.
Catatan strategis untuk pemerintah daerah di Kalimantan: Mengingat luas lahan terbakar yang masih mencapai 1.566 hektare, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan direkomendasikan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam patroli pencegahan karhutla serta mengoptimalkan sistem peringatan dini kebakaran hutan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel dan peralatan pemadaman di tingkat desa dan kecamatan guna menekan risiko perluasan kebakaran di masa depan.
