Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado mengeluarkan peringatan resmi bahwa seluruh 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Stasiun BMKG Sam Ratulangi Manado, Dhira Utama, menyampaikan imbauan kewaspadaan sebaran asap yang berlaku hingga 16 Oktober 2026. Peringatan ini didasarkan pada hasil pemantauan citra satelit Himawari 9 yang menunjukkan sebaran asap signifikan meliputi wilayah Sulawesi Utara.
Imbauan resmi tersebut ditujukan kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor penerbangan. BMKG meminta seluruh pihak mengantisipasi gangguan aktivitas akibat penurunan jarak pandang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Fenomena kabut asap lintas wilayah ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemetaan Wilayah Terdampak Kabut Asap di Sulawesi Utara
Berdasarkan informasi resmi BMKG, kabut asap yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan telah menyelimuti wilayah administratif Sulawesi Utara secara merata. Seluruh kabupaten dan kota dipastikan masuk dalam kategori terdampak, dengan tingkat konsentrasi asap yang bervariasi. Wilayah yang terpantau terdampak meliputi:
- Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu;
- Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara;
- Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Timur;
- Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
Cakupan wilayah yang luas ini menunjukkan bahwa kerawanan kabut asap tidak hanya terjadi di daerah dengan konsentrasi titik panas tinggi, tetapi juga menjalar hingga kawasan pesisir dan kepulauan. BMKG menegaskan bahwa potensi penurunan jarak pandang menjadi indikator utama kerawanan yang harus diwaspadai oleh seluruh pihak, khususnya otoritas bandara dan maskapai penerbangan yang beroperasi di Sulawesi Utara. Dengan demikian, pemantauan kualitas udara dan dinamika sebaran asap perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Rekomendasi Strategis bagi Pemerintah Daerah
Dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap ini, BMKG mengeluarkan sejumlah rekomendasi resmi. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker guna melindungi kesehatan dari paparan asap. Pemerintah daerah diminta melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait, baik dalam pemantauan kualitas udara maupun penanganan darurat karhutla. Langkah ini penting untuk mencegah meluasnya dampak pada sektor transportasi udara dan kesehatan masyarakat di seluruh provinsi.
Dari sisi kebijakan, kejadian ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, termasuk penguatan patroli terpadu di wilayah rawan. Selain itu, perlu adanya protokol tetap penanganan kabut asap yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemetaan kerawanan wilayah yang menjadi dasar perencanaan penanganan bencana di daerah.
Kejadian kabut asap yang melanda seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dampak karhutla. Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun langkah antisipasi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi sistem peringatan dini. Dengan demikian, dampak kabut asap dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
