Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan, secara resmi menetapkan perpanjangan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 10 November 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut Penanganan Karhutla dalam Masa Perpanjangan Status Tanggap Darurat yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Aula Bahalap Sekretariat Daerah Kabupaten Batola. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran terkait, termasuk Komandan Kodim 1005/Barito Kuala, Letkol Arm Fauzi Raspati Al Ansyori, serta Bupati Batola H Bahrul Ilmi, yang menegaskan pentingnya langkah mitigasi dan pencegahan yang berkelanjutan.
Evaluasi dan Langkah Strategis Penanganan Karhutla
Rapat evaluasi ini difungsikan sebagai forum untuk mengkaji perkembangan situasi karhutla di wilayah Barito Kuala serta menyusun langkah strategis dalam optimalisasi penanganan. Komandan Kodim 1005/Barito Kuala, Letkol Arm Fauzi Raspati Al Ansyori, menyatakan dukungan terhadap usulan perpanjangan status tanggap darurat tersebut. Menurutnya, penyesuaian intensitas operasional di sejumlah pos dapat dilakukan tanpa mengurangi kewaspadaan, dengan tetap mempertahankan langkah mitigasi dan pencegahan secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang ditekankan dalam rapat meliputi:
- Penyesuaian intensitas operasional di pos-pos pemantauan karhutla sesuai dinamika lapangan.
- Mempertahankan langkah mitigasi berbasis pencegahan dini, termasuk patroli terpadu dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Evaluasi berkala terhadap perkembangan situasi karhutla untuk mengantisipasi potensi peningkatan intensitas kebakaran.
- Koordinasi lintas instansi pemerintah daerah dengan TNI, Polri, dan pihak terkait dalam setiap tahap penanganan.
Kewaspadaan dan Pemantauan Berkelanjutan
Bupati Batola H Bahrul Ilmi menekankan pentingnya kewaspadaan dan evaluasi berkala terhadap dinamika situasi karhutla di wilayahnya. Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan bahwa kondisi saat ini masih dinamis dan berpotensi mengalami perubahan, baik menuju penurunan maupun peningkatan intensitas kebakaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait akan terus memantau perkembangan situasi dan kondisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara cepat dan tepat.
Perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mengerahkan sumber daya dan personel secara optimal. Dengan adanya status tersebut, proses pengambilan keputusan dan mobilisasi bantuan dapat dilakukan lebih efektif, khususnya dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang mengancam ekosistem serta pemukiman warga. Pemkab Batola juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara menyeluruh.
Sebagai catatan strategis, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem peringatan dini dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan lahan, khususnya di area rawan gambut dan pertanian. Selain itu, evaluasi berkala yang dilakukan secara transparan berbasis data lapangan akan membantu dalam menentukan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi karhutla yang selalu berubah. Upaya kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan harus dijaga agar perpanjangan status ini benar-benar memberikan dampak signifikan dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala hingga batas waktu yang ditetapkan.
