Pemerintah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, menetapkan status siaga darurat banjir rob selama tujuh hari terhitung sejak Selasa, 13 Oktober 2026. Penetapan status ini menyusul genangan air laut pasang yang menerjang tiga kecamatan di wilayah pesisir kota. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mencatat ketinggian genangan berkisar antara 10 hingga 40 sentimeter yang memengaruhi permukiman warga, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melaporkan puluhan warga di Kelurahan Kandang Panjang mengungsi ke tempat lebih aman.
Peta Kerawanan dan Wilayah Terdampak Banjir Rob
Berdasarkan laporan lapangan, tiga kecamatan yang mengalami dampak langsung banjir rob adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Pekalongan Utara;
- Kecamatan Pekalongan Barat;
- Kecamatan Pekalongan Timur.
Genangan air pasang juga terpantau merendam sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum di kawasan pesisir. Kepala BPBD Kota Pekalongan mengimbau warga untuk segera memindahkan perabotan dan barang berharga ke tempat lebih tinggi serta waspada terhadap potensi hubungan pendek arus listrik. Data pemetaan rob yang dikumpulkan pemerintah daerah akan digunakan untuk meninjau kembali garis sempadan pantai sebagai bagian dari mitigasi bencana jangka panjang.
Upaya Penanganan dan Koordinasi Pemerintah
Pemerintah Kota Pekalongan melalui BPBD telah membangun pompa di enam titik lokasi strategis untuk mengurangi genangan air rob. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekalongan mengerahkan pasir dan karung guna memperkuat tanggul darurat di sepanjang pesisir. Ketinggian pasang laut diprediksi mencapai 2,1 meter pada pukul 16.00 WIB, sehingga status siaga tetap diberlakukan untuk mengantisipasi peningkatan debit air.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS Pemali Juana) untuk mempercepat pembangunan tanggul laut permanen. Langkah ini dinilai penting mengingat pola pasang surut yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah di kawasan pesisir Pekalongan. Selain itu, data pemetaan rob yang dihimpun menjadi acuan dalam revisi tata ruang wilayah pesisir.
Sebagai catatan strategis bagi pemerintah daerah, risiko banjir rob di Kota Pekalongan memerlukan penguatan infrastruktur tanggul permanen secara bertahap, integrasi sistem peringatan dini pasang laut, serta sosialisasi adaptasi bagi masyarakat pesisir. Pemerintah Kota Pekalongan disarankan untuk menyusun rencana evakuasi berbasis pemetaan kerawanan wilayah dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi serta balai sungai guna memastikan pembangunan tanggul laut berjalan sesuai target. Pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana rob yang berulang di wilayah ini.
